Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno/RMOL
Suntikan dana senilai Rp 20 triliun dari APBN untuk menangani skandal Jiwasraya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebab, dana besar tersebut berasal dari pajak rakyat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno memahami Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada 2021 untuk menangani kasus Jiwasraya.
Menurutnya, hal itu penting untuk mengembalikan dana nasabah meski saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan dengan pandemi Covid-19.
"Bukan masalah efektif atau tidaknya di era Covid-19, tapi memang opsinya tidak banyak. Karena bagaimanapun juga harus dilakukan penyelamatan terhadap nasabah Jiwasrya yang saat ini sudah terdesak untuk diberikan solusi," ujar Eddy Soeparno kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (26/9).
Penggelontoran anggaran tersebut juga sekaligus akan berdampak pada ekonomi di tengah pandemi yang saat ini sedang diupayakan pemerintah agar kembali bangkit.
"Jangan sampai justru nasabah kecil itu nanti kehilangan investasinya, tabungannya, kehilangan banyak hal yang justru akan mempersulit kehidupan ekonomi mereka," imbuhnya menegaskan.
Namun begitu, perlu ditekankan bahwa negara wajib menjamin pemanfaatan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
"Yang penting bagi kita adalah bagaimana dana Rp 20 T itu dapat dipertanggungjawabkan, dapat dikelola dengan baik, dapat diinvestasi dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik," tegasnya.
"Jadi ini betul-betul harus dilakukan
race best assessment yang baik terhadap investasi ke depan secara pruden, konservatif, secara betul-betul bisa dipertanggungjawabkan," demikian Eddy Soeparno.
