Berita

Ahli hukum tata negara, Refly Harun, kritisi pengiriman bunga oleh Presiden Joko Widodo kepada Kim Jong Un/Net

Politik

Jokowi Kirim Bunga Untuk Kim Jong Un, Refly Harun: Ngapain?

MINGGU, 27 SEPTEMBER 2020 | 03:20 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rangkaian bunga yang dikirim Presiden Joko Widodo kepada Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, mendapat kritikan dari ahli hukum tata negara, Refly Harun.

Melalui video yang diunggal dalam channel YouTube-nya, Sabtu (26/9), Refly mengkritisi pengiriman bunga tersebut yang disentilnya mengandung simbol-simbol tertentu yang hanya diketahui oleh Jokowi dan orang-orang terdekatnya.

"Kita harus melihat peristiwa ini dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah politik luar negeri kita," terang Refly Harun.


"Memang politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Bebas untuk tidak memihak. Namun, bebas juga punya kecenderungan, selain bebas juga aktif. Aktif untuk apa? aktif untuk mengupayakan perdamaian dunia sebagaimana amanah konstitusi," sambungnya.

Refly pun membuka memori kedekatan hubungan antara Indonesia, China, dan Korea Utara pada 1960-an. Di mana pada saat itu dikenal istilah Poros Jakarta-Peking-Pyongyang.

Sehingga, ketika pada 1965 Presiden Soekarno mengirim bunga kepada Kim Il Sung yang tak lain adalah kakek dari Kim Jong Un, dinilai sebagai sebuah kewajaran.

Karena, ucap Refly, konteks pada masa itu adalah masa ketika Indonesia tengah mesra dengan kekuatan kiri di dunia.

"Apakah hal ini juga simbol seperti itu, kita tidak tahu. Orang bisa membacanya ke arah sana. Apalagi Indonesia sangat pro China dalam hal investasi, sekarang dengan Korea Utara," ujar mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini.

Refly pun berharap Indonesia tidak terjebak dalam lingkaran seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Pemberian bunga kepada Kim Jong Un ini hanya sebagai simbol perdamaian dunia.

"Tetapi sekali lagi, kalau boleh memilih, menurut saya, ngapain kita memberikan simbol-simbol seperti itu kepada kekuatan yang sesungguhnya (bukan contoh baik bagi demokrasi)?" jelasnya.

Ditambahkan Refly, walaupun memiliki nama resmi Republik Demokratik Korea (RDK), tetapi sistem pemerintahan yang berlaku seperti kerajaan. Presidennnya bisa turun temurun, kata Refly. Dari Kim Il Sung, ke Kim Jong Il, dan ke Kim Jong Un.

"Bayangkan. Ini satu-satunya presidency yang bisa diwariskan. Biasanya yang bisa diwariskan hanyalah kerajaan, tapi ini presidency. Jadi Korea Utara bukan contoh baik bagi negara demokrasi di dunia," terangnya.

Menurut Refly, Indonesia memang harus aktif mengupayakan perdamaian dunia. Tapi tak harus dengan memberikan bunga-bunga seperti itu.

"Tapi ya Presiden Jokowi dan pembantunya terutama dari Kemenlu memiliki alasan lain. Kita tidak tahu juga yang membisikkan soal pengiriman bunga ini, siapa yang melakukan inisiatif ini semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara khusus mengirim bunga kepada Kim Jong Un sebagai ucapan selamat HUT ke-72 Korea Utara.

"Izinkan saya untuk menyampaikan kepada Yang Mulia dan rakyat Republik Demokratik Rakyat Korea, ucapan selamat yang tulus atas kesempatan peringatan ke-72 hari berdirinya DPRK pada 9 September 2020," ujar Jokowi pada Rabu lalu (23/9).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya