Berita

Natalius Pigai/Net

Politik

Menurut Ujang Komarudin, Pernyataan Natalius Pigai Tidak Wakili Masyarakat Papua Dan Tendensius

JUMAT, 25 SEPTEMBER 2020 | 20:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai soal kematian pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu (19/9) kemarin menggambarkan adanya desain besar yang hendak menghancurkan wilayah-wilayah Kristen di Indonesia, dinilai terlalu tendensius.

Pasalnya, itu merupakan pendapat pribadi Natalius Pigai dan bukan pendapat masyarakat Papua secara keseluruhan.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (25/9).


"Itu kan pendapat pribadi. Tak mewakili pendapat rakyat Papua. Pernyataan tersebut terlalu tendensius menuduh pihak-pihak tertentu dari aparat dan pemerintah," kata Ujang Komarudin.

Adapun, Pengamat Politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menegaskan bahwa insiden kematian Pendeta Yeremia Zanambani harus diproses secara hukum yang adil.

"Kematian Pendeta YZ memang harus diusut secara hukum," tegas Ujang Komarudin.

Namun, Ujang mengatakan, Natalius Pigai agar tidak menyeret wilayah hukum ke ranah politik.

Menurut Ujang, negara telah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah, beragama, dan berkeyakinan.

Karena itu insiden kematian Pendeta Yeremia Zanambani harus diusut tuntas secara hukum.

"Jangan ditarik-tarik ke wilayah politik. Seperti ada tuduhan ingin menghilangkan wilayah kristen dan lain lain," tuturnya.

"Rakyat Papua merupakan bagian rakyat Indonesia. Kebebasan beribadah dan beragama juga dijamin oleh negara. Jika ada kematian pendeta usut dan proses secara hukum. Jangan ditarik-tarik ke wilayah politik," demikian Ujang Komarudin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya