Berita

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron/Net

Politik

Gatot Nurmantyo Cium Kebangkitan PKI Sejak 2008, Demokrat: Zaman SBY Konsisten Pada TAP MPR

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 | 12:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo yang mencium kebangkitan gerakan PKI gaya baru sejak 2008 atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buru-buru dibantah Partai Demokrat.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai klaim mantan panglima TNI itu belum pasti benar.

Dia memastikan bahwa di era SBY isu komunis mampu diredam dengan baik lewat ketaatan pada peraturan perundang-undangan.


“Saya kira beda positioningnya. Kalau zaman Pak SBY tidak menjadi gaduh gitu kan, dan semua konsisten dengan tata peraturan perundang-undangan terhadap TAP MPR,” kata Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/9).

“TAP MPR XXV kan jelas, ya jadi konsisten saja sama aturan, Pak SBY begitu,” imbuhnya.

Herman menegaskan, SBY taat akan peraturan saat menjadi kepala negara. Sehingga mampu meredam kegaduhan yang timbul di permukaan dengan instrumen negara, yakni berupa undang-undang dan instansi penegak hukum.

“Pak SBY adalah presiden yang taat dan patuh terhadap perundang-undangan. Kalau misalnya, pemerintahan saat ini kalau patuh kan hal-hal semacam ini tidak menjadi kegaduhan, tapi diredam oleh instrumen pemerintah,” katanya.

Di era SBY, lanjut Herman, isu-isu komunis bisa dihentikan dengan bantuan instrumen negara serta aturan-aturan yang berlaku, sehingga tidak sampai menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Dengan alat pemerintahan, bukan dijadikan polemik di pemerintahan,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya