PERINGATAN hari kebiadaban PKI 30 September 1965 (G30S/PKI) sudah dekat. Geliat berbagai elemen masyarakat untuk peringati sejarah kelam bangsa tersebut mulai tampak di mana-mana.
Walau pemerintah di tahun-tahun terakhir ini tak lagi seperti dulu juga dalam memutar film G30SPKI di TV. Namun, semua itu tak menyurutkan semangat rakyat memperingatinya.
Kita bangga pada semangat rakyat memperingati sejarah kebiadaban PKI dengan penuh inovatif kreatif, sehingga mudah difahami rakyat terutama kelompok generasi muda yang ketika tahun 1965 masih kanak-kanak atau belum lahir.
Kelompok generasi ini sangat penting mengerti sejarah aslinya karena kini ada upaya pro PKI akan memalsukan sejarah dengan membalikkan fakta jadikan PKI sebagai korban bukan sebagai pelaku kebiadaban yang membunuh jenderal, prajurit-prajurit TNI-Polri. Juga ulama, kiai, santri dan lain-lain.
Kreatif, agar lebih menarik film G30S/PKI tersebut telah diedit tidak bertele-tele inti-intinya saja maksimal berdurasi 20 menit sehingga umat tidak bosann.
Inovatif, selain putar film singkat juga ada acara lain seperti bazar aneka lomba cerdas cermat anak-anak, seminar diskusi tentang komunisme dan lain-lain.
Cara memilih waktu pun dievaluasi tak harus malam hari.
Ada yang mulai jam 15.00-17.00 WIB atau 18.00 WIB hingga waktu shalat maghrib, makan nasi box atau snack bersama.
Jam 18.00-20.00 WIB, diskusi tentang PKI dan sikon NKRI juga global terkini dan jam 20.00 WIB selesai.
Jadi acara selesai tidak terlalu malam. Sehingga makin banyak yang tertarik untuk hadir. Juga acaranya makin komunikatif karena bekerja sama dengan rumah-rumah ibadah, majelis taklim dan tokoh-tokoh masyarakat sehingga acara tersosialisasikan dengan baik.
Ini belajar dari tahun-tahun sebelumnya jika semua acara difokuskan malam hari dan filmnya tidak diedit akan sangat membosankan sehingga kurang menarik minat publik.
Acara diskusi juga penting untuk mengupas perkembangan sikon dan ancaman komunisme, sekulerisme, liberalisme, pluralisme, yang sangat bertentangan dengan Pancasila.
Baik dari luar maupun dalam negeri seperti RUU Cipta Kerja atau Ownibus Law dan RUU BPIP yang akan ubah Pancasila. Ini jelas melanggar UUD 1945 apalagi pembukaan UUD 1945 yang sudah sangat tegas dan jelas dilarang keras mengubahnya.
Anton Tabah DigdoyoPembelajar Kemanusiaan
