Komisi Hukum dan Politik PGI Jerry Sumampouw/Net
Keputusan pemerintah bersama dengan DPR dan juga penyelenggara pemilu untuk tetap melanjutkan pilkada serentak 2020 direspon Persatuan Gereja Indonesia (PGI).
Komisi Hukum dan Politik PGI Jerry Sumampouw mengatakan, pihaknya belum mengambil sikap menyarankan stakeholder terkait untuk menunda pelaksanaan pilkada.
"Memang kami di PGI bergumul keras tentang bagaimana merespon situasi khusus pilkada. Ada wacana penundaan atau lanjut, meskipun 21 September kemarin sudah ada keputusan pilkada tetap lanjut, tapi memang belum ada pernyataan sikap dari PGI," ujar Jerry dalam dikusi virtual JPPR bertajuk 'Pilkada 2020 Tetap Lanjut: Ambyar atau Solutif', Rabu (23/9).
Namun begitu, PGI dalam kurun waktu beberapa hari ke belakang telah melakukan diskursus diinternal PGI. Di mana di dalamnya muncul sejumlah pertanyaan-pertanyaan mengenai mekanisme alternatif yang bisa dipakai dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.
"Setidak-tidaknya dari apa yang terjadi, pimpinan PGI bertanya, apakah tidak ada cara lagi pelaksanaan Pilkada untuk tidak terjadi klaster penularan covid. Karena disatu sisi ada kekhawatiran kesehatan masyarakat. Karena di PGI itu nomor satu," jelasnya.
Oleh karena itu, Jerry memastikan pihaknya akan menentukan sikap dalam waktu dekat, setelah pembahasan di pengurus harian PGI selesai.
Tapi, berdasarkan hasil diskusi terakhir, pimpinanan pengurus harian PGI meminta pemerintah memastikan keselamatan masyarakat bisa terjamin, jika pilkada tetap dilanjutkan.
"Maka pergumulannya adalah bagaimana kita memikirkan atau mendorong sebuah pilkada yang sehat, tetap dijamin keselamatan masyarakat tetapi agenda tetap berjalan dengan desain-desain yang baru, yang disesuaikan denan situasi pandemi Covid-19," demikian Jerry Sumampouw.
