Masyarakat Jangan Pilih Pasangan Calon Yang Melanggar Protokol Covid-19

Pemerintah bersama DPR dalam rapat Komisi II dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP telah memutuskan tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember.

Sehubungan dengan hal tersebut, aktivis kepemudaan Karman BM, menyatakan kembali dukungannya dan menekankan supaya peraturan teknis yang mengatur tahapan pilkada harus benar-benar mengadopsi protokol kesehatan.

"Dari awal saya mendukung pilkada serentak dilanjutkan. Setelah mendengarkan penjelasan pemerintah melalui media. Termasuk data-data, dan informasi komperatif pelaksanaan pemilu di beberapa negara," kata Karman, Rabu (23/9).

"Namun saya sangat berharap supaya KPU dan Bawaslu membuat peraturan teknis yang sangat ketat. Sesuai dengan protokol kesehatan. Karena kita tidak mau gara-gara pilkada korban Covid-19 semakin meningkat," tambah mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) tersebut.

Karman mendesak supaya peserta pilkada (pasangan calon dan parpol) yang melanggar supaya diberikan sangsi tegas.

"Calon-calon yang melanggar protokol Covid-19 supaya diberikan sanksi tegas. Bisa saja diskualifikasi atau pidana. Secara umum kan sudah ada Inpres sanksi protokol Covid-19, beberapa daerah sudah buat peraturan yang sejenis. Itu harus benar-benar ditegakkan. Supaya orang mikir dan disiplin," tuturnya.

Karman juga menghimbau supaya masyarakat menolak dan tidak memilih calon kepala daerah yang mengabaikan protokol Covid-19.

"Saya himbau supaya masyarakat berani menolak calon kepala daerah yang tidak punya komitmen pada perlawanan terhadap Covid-19. Yang tidak mau taati protokol kesehatan," ucapnya.

Terakhir, deklarator Pemuda Asia Afrika itu menolak adanya kampanye berbentuk konser dan rapat umum.

"Saya juga meminta pemerintah supaya rapat umum, konser musik, dan bentuk kampanye lainnya yang melibatkan banyak orang ditiadakan," demikian Karman BM.