Kualitas Pilkada Akan Terpengaruh Jika Partisipasi Pemilih Rendah

Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dianggap abai karena tidak bisa mendahulukan mana kebutuhan dan keinginan terkait Pilkada Serentak 2020.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, ancaman merosotnya partisipasi pemilih sangat dimungkinkan karena banyaknya para tokoh hingga ormas yang meminta pelaksanaan pilkada 9 Desember diundur karena kasus Covid-19 masih tinggi.

"Sangat mungkin ancaman merosotnya partisipasi pemilih, padahal tujuan pilkada salah satunya adalah keterlibatan pemilih. Untuk itu kondisi saat ini memang dilematis," ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/9).

Namun demikian, kata Dedi, publik seharusnya tidak hanya berfokus desakan untuk menunda pilkada, tetapi harus mendesak bagaimana penguatan regulasi dari pemerintah.

"Penguatan regulasi yang dapat diimplementasikan demi menjaga program tetap berjalan secara beriring dengan penanganan pandemi," kata Dedi.

Ditambahkannya, akan menjadi resiko besar jika partisipasi pemilih rendah pada pilkada nanti. Apalagi sudah mulai banyak seruan untuk memboikot Pilkada Serentak 2020.

"Karena tentu mempengaruhi kualitas pemilihan, pemerintah akan dianggap abai karena tidak mendahulukan kebutuhan dan keinginan publik," pungkas Dedi.