Presiden RI Joko Widodo/Net
Pidato pertama Presiden Joko Widodo di sidang Majelis Umum PBB harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara kecil dan berkembang.
Demikiam disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/9).
Satyo mengatakan, sejak 2014, Jokowi selalu rutin absen dan Indonesia selalu diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri. Namun, untuk tahun ini, Jokowi akan hadir secara virtual yang kebetulan sedang musim pandemi Covid-19.
"Itu pun mungkin karena kebetulan lagi musim pandemi Covid-19. Mestinya forum PBB itu digunakan untuk agitasi kepentingan nasional Indonesia, janganlah giliran forum dagang hadir terus," ujar Satyo Purwanto.
Mantan Sekjen Jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) ini pun menilai, seharusnya Presiden Jokowi berani untuk pidato di forum sidang umum PBB dan menyampaikan beberapa hal di hadapan pemimpin negara lain.
"Kalau perlu maki-maki negara-negara yang menjalankan politik standar ganda yang merugikan Indonesia secara politik, ekonomi dan pertahanan keamanan. Juga perjuangkan kepentingan negara-negara kecil dan berkembang," jelas Satyo.
Bahkan sambung Satyo, pidato perdana Presiden Jokowi ini juga harus dimanfaatkan bagi Indonesia untuk menjadi leader untuk Asia-Pasific.
"Indonesia mestinya bisa menjadi leader untuk Asia-Pacific, sampaikan posisi kita, kepentingan Indonesia dan keinginan bangsa Indonesia. Hal seperti Itu enggak bisa diwakilkan kepada Wapres apalagi Menlu, harus Presiden," pungkas Satyo.
