Menunda Pilkada Akan Sia-sia, Selama Penanganan Pandemi Masih Datar-datar Saja

Menunda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 bukanlah perkara tunggal yang bisa menyelesaikan masalah.
Justru yang tak kalah penting adalah bagaimana cara pemerintah menangani pandemi Covid-19 saat ini. 

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, penting bagi Presiden Jokowi untuk mendengar masukan dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Karena kedua organisasi tersebut telah mengakar di masyarakat dan memiliki loyalis besar.

"Tetapi, menunda Pilkada bukan perkara tunggal yang ketika terealisasi maka masalah akan selesai. Harus ada pertanggungjawaban lanjutan, termasuk menganulir tambahan anggaran Pilkada yang sudah disetujui. Juga terkait kesiapan pemerintah menyediakan pejabat kepala daerah transisi selama masa penundaan Pilkada," ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/9).

"Tetapi, menunda Pilkada bukan perkara tunggal yang ketika terealisasi maka masalah akan selesai. Harus ada pertanggungjawaban lanjutan, termasuk menganulir tambahan anggaran Pilkada yang sudah disetujui. Juga terkait kesiapan pemerintah menyediakan pejabat kepala daerah transisi selama masa penundaan Pilkada," ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/9).

"Dan itu semua justru memerlukan energi yang sama besarnya dan berpotensi mengganggu fokus penanganan pandemi," tegas Dedi.

Selain itu, kata Dedi, menunda Pilkada juga akan sia-sia jika penanganan pandemi tetap datar-datar saja.

"Untuk itu, akan jauh lebih baik jika semua hal yang terkait protokol kesehatan harus (dijalankan) sangat ketat," tambahnya.

Sehingga, Presiden Jokowi berhak untuk tetap melanjutkan Pilkada. Namun, penanganan pandemi harus dilakukan secara ketat.

"Termasuk membuat regulasi yang dapat menjerat pelanggar protokol kesehatan dengan adil. Semisal mendiskualifikasi kandidat yang terbukti membuat kerumunan massa," pungkas Dedi.