Pilkada Boleh Pilkades Dilarang, Budiman Sudjatmiko: Pemerintah Harus Fiks, Jangan Mendua

Pemerintah diharapkan untuk tidak mengambil kebijakan yang mendua dan tidak membeda-bedakan. Khususnya melakukan diskriminasi terhadap orang lota dengan orang desa terkait pemilihan kepala daerah

Begitu tegas Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sudjatmiko saat menjadi narasumber di acara Talkshow Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Tantangan Ekonomi dan Inovasi di Era Pandemi" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/9).

Budiman yakin Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang disampaikan oleh tokoh dan ormas, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

"Saya pikir gini Pak Jokowi kan kemarin mempertimbangkan masukan masukan dari Muhammadiyah NU dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya pikir Pak Jokowi menimbang," ujar Budiman Sudjatmiko.

Namun demikian, kata Budiman, dia menegaskan agar pemerintah memberikan sinyal yang fiks dan tidak mendua.

"Hanya saja memang di sini pemerintah harus memberikan sinyal yang fiks, jangan mendua. Jangan mendua artinya begini, ketika pilkada jalan, pilkades nggak boleh, padahal sama-sama nih sama-sama punya hak politik, memang kalau pilkada ada partainya. Jadi pilkades nggak boleh, pilkadanya boleh," jelas Budiman.

Karena, kata Budiman, virus Covid-19 tidak akan memilih siapa-siapa yang akan dijangkitinya. Baik pemilih yang akan datang ke lokasi TPS pilkades maupun pilkada.

"Jadi menurut saya harusnya jelas, nggak boleh ada diskriminasi juga pada orang kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan orang desa," kata Budiman.