Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli, Demokrasi Kita Jadi Kriminal Karena Presidential Threshold

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020 | 20:40 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Rizal Ramli, sebagai penggugat presidential threshold (PT) 20 persen agar dihapuskan memberikan argumentasi kepada hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang gugatan perdana yang digelar secara virtual, Senin (21/9).

Kepada Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin jalannya sidang, Rizal menjelaskan bahwa dari semenjak masih menjadi mahasiswa dirinya telah memperjuangkan agar sistem di Indonesia berbasis demokrasi bukan otoriter.

“Saya sejak muda, waktu mahasiswa di ITB, memang berjuang agar Indonesia menjadi negara demokratis. Akibatnya kita dipenjara militer tiga bulan dan dipenjara di Sukamiskin satu tahun,” ujar Rizal.


Rizal menambahkan, perjuangannya itu hanya berlandaskan kekhawatiran jika Indonesia menganut sistem otoriter. Beruntung, sambung Rizal, pasca tumbangnya Presiden Soeharto, sistem Indonesia berubah menjadi demokrasi.

Namun mantan Menko Maritim itu menyayangkan, sejak dimulainya sistem demokrasi di Indonesia hingga saat ini perjalananya demokrasi di Indonesia semakin menghkawatirkan.

“Tapi dalam perjalananya, demokrasi bukan hanya prosedural melainkan sudah berubah menjadi apa yang kami sebut demokrasi kriminal,” katanya.

Artinya, dalam demokrasi kriminal seperti sekarang ini, peranan politik uang atau politik uang menjadi sangat dominan di dalam sistem politik di Indonesia saat ini.

Dan menurut Rizal, salah satu tonggak atau basis dari demokrasi kriminal ialah adanya ambang batas atau threshold sebesar 20 persen.

“Ini terjadi dari mulai tingkatan pemilihan bupati, walikota yang harus bayar parpol Rp 20 hingga Rp 40 miliar bahkan lebih. Gubernur dari Rp 100 sampai Rp 300 miliar, kalau presiden nilainya lebih dari itu,” bebernya.

Dengan adanya PT sebesar 20 persen. Otomatis menciptakan sebuah sistem di mana setiap calon pemimpin harus mampu membayar partai politik lantaran wajib memiliki dukungan sebesar 20 persen dari partai politik agar bisa ikut dalam kontestasi pemilihan.

“Akibatnya setelah dia terpilih, mereka lupa dengan tanggung jawabnya kepada rakyat atau kepada bangsa dan negaranya,” demikian Rizal.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Tokoh Reformasi Amien Rais, Megawati, Sultan HB X dan Gus Dur

Selasa, 12 Mei 2026 | 14:15

KPK Panggil Mantan Kepala BBPJN Stanley Cicero

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:55

Trump Geram Kuba Tak Kunjung Tumbang Meski Dihantam Embargo Minyak AS

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:54

UEA Diduga Diam-Diam Ikut Serang Iran

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:47

Juri Lomba Cerdas Cermat Jangan Antikritik

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:45

Dua Ajudan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Digarap KPK

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:41

Purbaya Dorong Insentif Mobil Listrik di Tengah Ancaman Konflik Iran-AS Berkepanjangan

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:25

Gibran Puji Inovasi Transportasi Gratis Pemprov DKI

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:20

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar Harus Diulang

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:18

Aktivis Global Sumud Flotilla Alami Penyiksaan Selama Ditahan Israel

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:18

Selengkapnya