Berita

Pernyataan sikap Al Wasliyah terkait penundaan Pilkada/Repro

Politik

Setelah NU Dan Muhammadiyah, Giliran Al Washliyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020 | 19:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring masih terus meningkatnya kasus virus corona baru (Covid-19) di tanah air, desakan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang terus bergulir.

Setelah ormas Islam Nadhlatul Ulama (NU) dan PP Muhammadiyah meminta pemerintah menunda Pilkada, kini giliran ormas Islam Al Washliyah yang mendesak agar Pilkada Serentak ditunda.

Ketua Umum Al Washliyah Yusnar Yusuf menyatakan, pihaknya meminta pemerintah untuk menunda waktu pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 hingga kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini, kata dia, dalam rangka menjaga kemaslahatan bangsa Indonesia.


"Untuk menjaga kemaslahatan bangsa Indonesis maka sebaiknya Pilkada serentak 2020 ditunda hingga keadaan darurat Covid-19 menurun," ujar Yusnar Yusuf dalam keterangan persnya yang diterima redaksi sesaat lalu, Senin (21/9).

Yusnar menilai, dengan penundaan Pilkada Serentak ini pemerintah bisa lebih fokus untuk menangani pandemi Covid-19.

"Dengan ditundanya pelaksanaan Pilkada serentak maka dana yang seharusnya untuk Pilkada bisa dialihkan ke penanggulangan Covid-19 dan ini lebih bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa," tegasnya.

Terlebih, sambungnya, pandemi Covid-19 belum dapat diketahui entah sampai berakhirnya. Karena itu, seluruh kekuatan negara mesti diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 demi kemaslahatan rakyat dan segenap bangsa Indonesia.

"Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga Indonesia untuk hidup hemat, sederhana dan tidak berbelana yang melebihi kebutuhan serta mau berbagi dengan saudara yang kurang manpu dan membutuhkan," demikian Yusnar Yusuf.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya