Berita

Pernyataan sikap Al Wasliyah terkait penundaan Pilkada/Repro

Politik

Setelah NU Dan Muhammadiyah, Giliran Al Washliyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020 | 19:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring masih terus meningkatnya kasus virus corona baru (Covid-19) di tanah air, desakan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang terus bergulir.

Setelah ormas Islam Nadhlatul Ulama (NU) dan PP Muhammadiyah meminta pemerintah menunda Pilkada, kini giliran ormas Islam Al Washliyah yang mendesak agar Pilkada Serentak ditunda.

Ketua Umum Al Washliyah Yusnar Yusuf menyatakan, pihaknya meminta pemerintah untuk menunda waktu pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 hingga kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini, kata dia, dalam rangka menjaga kemaslahatan bangsa Indonesia.


"Untuk menjaga kemaslahatan bangsa Indonesis maka sebaiknya Pilkada serentak 2020 ditunda hingga keadaan darurat Covid-19 menurun," ujar Yusnar Yusuf dalam keterangan persnya yang diterima redaksi sesaat lalu, Senin (21/9).

Yusnar menilai, dengan penundaan Pilkada Serentak ini pemerintah bisa lebih fokus untuk menangani pandemi Covid-19.

"Dengan ditundanya pelaksanaan Pilkada serentak maka dana yang seharusnya untuk Pilkada bisa dialihkan ke penanggulangan Covid-19 dan ini lebih bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa," tegasnya.

Terlebih, sambungnya, pandemi Covid-19 belum dapat diketahui entah sampai berakhirnya. Karena itu, seluruh kekuatan negara mesti diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 demi kemaslahatan rakyat dan segenap bangsa Indonesia.

"Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga Indonesia untuk hidup hemat, sederhana dan tidak berbelana yang melebihi kebutuhan serta mau berbagi dengan saudara yang kurang manpu dan membutuhkan," demikian Yusnar Yusuf.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

UPDATE

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:50

Proyek Kapal Perang Filipina di PT PAL Dongkrak Industri Lokal Naik Kelas

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:20

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengelolaan Sawit Butuh ‘Nexus Baru’ Hidupkan Ekonomi Sirkular

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39

Program BISA Biru TelkomGroup Lestarikan Ekosistem Terumbu Karang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19

TNI dan Tentara Malaysia Perkuat Kesiapsiagaan dan Kerja Sama Kemanusiaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:57

Perjanjian Kerja Bersama Cerminkan Hubungan Industrial yang Sehat

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:45

Sultan Didapuk jadi Ketum TP Sriwidjaja Perkuat Pembangunan Daerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:20

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:59

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:45

Selengkapnya