Syaifullah Tamliha Dukung Usulan Pilkada Ditunda Dari PBNU

Sejumlah anggota DPR mulai menyatakan sepakat dengan usulan penundaan kembali Pilkada Serentak 2020. Pasalnya, angka kematian dan positif pandemi Covid-19 ini meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir.

Usulan penundaan sendiri sudah didengungkan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengaku setuju dengan usulan tersebut. Menurutnya, sikap PBNU merupakan cerminan kegelisahan dan kecemasan NU terhadap jamiyyah atau struktur dan jamaah NU yang kemungkinan akan terjadi wabah besar menularkan Covid-19 kepada warga Indonesia.

Syaifullah juga mengaku sudah sempat meminta pemerintah dan parlemen untuk menunda kembali Pilkada Serentak.

“Saya juga sudah berulang kali menyampaikan di media untuk mengimbau agar presiden, pimpinan DPR dan KPU untuk menunda pilkada. Sikap PBNU tersebut tentunya berdasarkan kaidah fikih bahwa mencegah kemudaratan lebih baik daripada berbuat kebaikan,” kata Syaifullah kepada wartawan, Senin (21/9).

Legislator dari Fraksi PPP ini juga sepakat dengan pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla yang meminta agar pilkada ditunda sampai vaksin ditemukan.

“Pilkada ditunda sampai dengan obat dan vaksin yg telah teruji, terbukti dan diakui dunia, terutama WHO tersedia. Bukan vaksin atau obat yang "abal-abal" dan asal/asalan,” tandasnya.