Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang direncakan berlangsung pada 9 Desember mendatang.
Menurut Sekjen MUI Anwar Abbas penundaan pilkada perlu dilakukan mengingat penularan Covid-19 masih cukup tinggi. Pilkada dikhawatirkan akan membuat penularan semakin parah.
“Adanya orang berkumpul di acara-acara pilkada dan pada hari pemilihan tentu jelas bisa membawa dampak besar terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat. Keadaan seperti itu bisa menjadi tempat penyebaran virus corona secara lebih masif,†ujar Anwar dalam keterangan tertulis kemarin, Minggu (20/9).
Anwar mengatakan, penularan yang semakin tinggi tidak hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga merusak tatanan kehidupan sosial termasuk perekonomian rakyat.
“Pemerintah dan pimpinan partai politik serta pihak KPU dan Bawaslu hendaknya benar-benar bisa mengkaji ulang tentang waktu penyelenggaraan pilkada tersebut dengan sebaik-baiknya,†kata Anwar.
Anwar mengatakan, negara dan pemerintah memiliki tugas untuk melindungi jiwa rakyatnya.
“Bila keputusannya akan tetap dilaksanakan maka sistem penyelenggaraannya harus benar-benar bisa menjamin agar tidak terjadinya penularan dari virus yang berbahaya ini kepada lainnya,†katanya lagi.
Menurut Anwar, keselamatan jiwa masyarakat lebih penting dari pelaksanaan Pilkada.
“Kalau hal itu tidak bisa ditegakkan dan dihindarkan maka pilkada tersebut tentu sebaiknya ditunda karena yang namanya kesehatan dan keselamatan jiwa dari anak-anak bangsa itu jauh lebih penting dari pilkada itu sendiri,†tegas Anwar.
Sedianya menurut Anwar, tujuan hidup masyarakat ini bukanlah ditujukan untuk suksesnya Pilkada. Justru penyelenggaraan Pilkada itu harusnya bisa berkontribusi untuk kepentingan dan tujuan dari masyarakat itu sendiri.
“Kalau dari penyelenggaraan Pilkada ini masyarakat akan tersakiti dan akan dibuat menangis karena jumlah orang yang terkena Covid-19 yang sakit dan meninggal meningkat, maka tentu menundanya akan jauh lebih baik,†kata Anwar.
