Bawaslu Tidak Tutup Kemungkinan Tersangkakan Pelaku Dugaan Mahar Politik Pilkada Merauke

Klarifikasi tahap pertama telah dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Merauke terhadap empat orang yang diduga punya keterlibatan dalam video transaksi mahar politik yang diduga dilakukan salah satu bakal kandidat Bupati Merauke, Hendrikus Mahuze untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, dan Informasi, Tukidjo mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan pada (15/9) dan keempatnya hadir secara kooperatif.

Diberitakan Kantor Berita RMOLPapua, Tukidjo membeberkan masih ada satu tahap lagi, yaitu karifikasi tambahan dari yang bersangkutan. Bawaslu Merauke pun telah menyurat secara resmi kepada 4 orang yang dimaksud namun hingga kini belum ada respons, bahkan kontak person dari keempatnya tidak ada yang dapat dihubungi.

Ia mengamini bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak agar harus datang memberikan klarifikasi terkait temuan awal ini. Namun ia berharap, para pihak yang telah dipanggil sekiranya dapat bertindak kooperatif karena telah mendapatkan undangan secara resmi dari Bawaslu Merauke agar persoalan tersebut segera terselesaikan.

"Keempat orang yang diundang Bawaslu Merauke antara lain berinisial HM, RF, S, dan F," kata Kordiv Penindakan dan pelanggaran Bawaslu Merauke, Agustinus Mahuze.

Empat orang yang dimaksud terdiri dari satu orang bakal calon Bupati, satu orang dari unsur Partai Politik serta dua orang dari tim sukses. Namun karena ketidakhadiran mereka, Bawaslu Merauke akan melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan.

Menurut Tukidjo, terkait kasus video mahar politik yang beredar disosial media tersebut, memang terdapat indikasi kemungkinan adanya pelanggaran pemilu.

Sehingga dirinya tidak menutup kemungkinan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Bila terbukti terdapat pelanggaran pemilu, maka terhadap para pelaku bisa langsung ditetapkan statusnya sebagai tersangka.