Berita

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020/RMOLNetwork

Politik

Pakar Hukum: Penundaan Pilkada Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020 | 02:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tak semua pihak sepakat dengan usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 dengan alasan Covid-19.

Menurut pakar hukum tata negara Ahmad Irawan, penundaan pilkada justru berpotensi melanggar konstitusi.

Ia menjelaskan, pada dasarnya sesuai dengan UUD 1945, asas pilkada diselenggarakan dengan demokratis. Adapun demokratis mensyaratkan kepastian hukum tahapan penyelenggaraan atau predictable procedures.

“Jika tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 tidak pasti (ditunda karena alasan Covid-19), maka pemilu yang dilaksanakan tidak berlangsung secara demokratis,” kata Irawan dalam keterangan persnya, Minggu (20/9).

Irawan melanjutkan, saat ini pilkada sudah memasuki tahap pendaftaran calon. Berkenaan dengan hal tersebut, penundaan pilkada 2020 setelah adanya tahapan pendaftaran paslon dinilainya melanggar hak konstitusional setiap masyarakat.

“Dalam hal ini hak untuk memilih dan dipilih. Hal tersebut tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan UUD 1945. Sesungguhnya dari aspek konstitusional, tidak terdapat alasan konstitusional untuk menunda Pilkada 2020,” katanya.

Pilkada, kata dia, tetap dapar dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diatur dalam peraturan KPU selaku pemangku regulator dan dapat dilakukan penegakan hukum jika ada pelanggaran di masa pandemi ini.

“Menunda kembali Pilkada 2020, apalagi setelah tahapan pendaftaran pasangan calon menurut penalaran yang wajar potensial membuat politik lokal berada dalam situasi yang tidak pasti dan rentan konflik. Selain itu, pasangan calon juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil karena tidak adanya kepastian hukum,” tandasnya.

Populer

Syahganda Ditangkap, Iwan Sumule: Jika Gatot Nurmantyo Tidak Mau Tanggung Jawab, ProDEM Yang Ambil Alih

Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:57

Ini Kicauan-Kicauan Syahganda Nainggolan Sebelum Ditangkap Subuh Tadi

Selasa, 13 Oktober 2020 | 08:19

Gatot Nurmantyo: UU Cipta Kerja Tujuannya Sangat Mulia Untuk Investasi Dan Perputaran Roda Ekonomi

Kamis, 15 Oktober 2020 | 18:35

Tak Takut Ditangkap, Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Sombong, Tetapi Harus Menjaga Marwah Prajurit TNI

Rabu, 21 Oktober 2020 | 13:21

Pengamat: Ke Mana Demokrat-PKS-KAMI Pasca Demo, Kok Yang Muncul Gerindra?

Senin, 19 Oktober 2020 | 20:52

Ahmad Yani Mau Dijemput Polisi

Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:43

Lepaskan Syahganda Dan Jumhur, Atau KAMI Jadi Macan Dewasa Yang Membahayakan Rezim

Selasa, 13 Oktober 2020 | 19:10

UPDATE

Temui Bupati Zaki, Pedagang keliling Kabupaten Tangerang Minta PSBB Tidak Diperketat

Jumat, 23 Oktober 2020 | 03:35

Komunikasi Publik Pembantu Jokowi Jelek Soal UU Cipta Kerja, Begini Kata Ace

Jumat, 23 Oktober 2020 | 03:24

Pemprov Jawa Barat Masih Kaji Sanksi Bagi Penolak Vaksi Covid-19

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:52

600 Marinir Satgas Unras Kembali Ke Lampung

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:38

Bamsoet: Jangan Terburu-buru Pakai Vaksin Covid-19 Sebelum Teruji Klinis Dan Halal

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:27

SMART Luncurkan Call Center Untuk Pilkada Tangsel Bersih Dari Pelanggaran

Jumat, 23 Oktober 2020 | 01:54

Fadli Zon: Dari Pada Impor, Saya Pilih Vaksi Merah Putih

Jumat, 23 Oktober 2020 | 01:25

Adhie Massardi: Sepanjang Tidak Independen, Indonesia Akan Susah Netral Dalam Politik Internasional

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:50

Perkiraan Ridwan Kamil: Covid-19 Akan Berakhir Pada Tahun 2022

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:31

UU Cipta Kerja, Strategi Pemerintah Hadapi Bonus Demografi

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:16

Selengkapnya