Berita

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

Perdana Bicara Di PBB, Pimpinan MPR Berharap Jokowi Tegas Soal OPM

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020 | 02:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana Presiden Joko Widodo untuk memberikan pidato dalam sidang umum PBB pada (22/9) mendatang diapresiasi pimpinan Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR RI).

“Saya menyambut baik akhirnya Pak Jokowi berkenan untuk hadir dalam sidang umum PB, ini sebuah sejarah baru sekalipun secara virtual. Enggak apa-apa," kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/9).

Menurutnya, sebagai negara besar, Indonesia memang sudah seharusnya tampil di PBB.

"Indonesia negara besar, anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, anggota PBB, aktif di PBB, harusnya memang melalui presidennya hadir langsung dan menyampaikan apa yang menjadi sikap dan pendapat Indonesia,” lanjut HNW.

beberapa hal bisa disampaikan Jokowi dalam forum internasional tersebut. Harapan HNW, Jokowi bisa memberikan ketegasan perihal kedaulatan NKRI dan meminta anggota PBB tidak terlena dengan OPM soal pembebasan Papua.

“Tentu untuk kepentingan dalam negeri, maka harus disampaikan pemerinrah Indonesia menegaskan kembali tentang kedaulatan NKRI, jadi hendaknya negara-negara di PBB jangan ada yang tergoda dengan mainannya OPM dan konco-konco-nya gitu,” katanya.

Berdasarkan pengamatannya, kaum separatis di Papua selama ini memang sengaja membuat kegaduhan dalam sidang umum PBB agar hajat mereka terpenuhi, yakni merdeka dari Indonesia. Hal itu perlu dipertegas oleh Jokowi dalam sidang umum PBB bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak terbantahkan.

“Puspen TNI menyatakan dengan tegas bahwa mereka-mereka ini adalah gerombolan teroris separatis Papua, yang ditengarai akan semakin mengganas, menjelang sidang umum PBB. Jadi, mereka sudah mempersiapkan itu,” katanya.

“Jadi, Pak Presiden bisa menggunakan terminilogi yang dipakai Puspen TNI bahwa mereka yang mengganggu keamanan di Papua adalah separatis dan teroris. Dengan demikian, negara-negara PBB menolak terorisme, harusnya mereka menolak yang ada di Papua,” tandasnya.

Populer

Syahganda Ditangkap, Iwan Sumule: Jika Gatot Nurmantyo Tidak Mau Tanggung Jawab, ProDEM Yang Ambil Alih

Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:57

Ini Kicauan-Kicauan Syahganda Nainggolan Sebelum Ditangkap Subuh Tadi

Selasa, 13 Oktober 2020 | 08:19

Gatot Nurmantyo: UU Cipta Kerja Tujuannya Sangat Mulia Untuk Investasi Dan Perputaran Roda Ekonomi

Kamis, 15 Oktober 2020 | 18:35

Tak Takut Ditangkap, Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Sombong, Tetapi Harus Menjaga Marwah Prajurit TNI

Rabu, 21 Oktober 2020 | 13:21

Pengamat: Ke Mana Demokrat-PKS-KAMI Pasca Demo, Kok Yang Muncul Gerindra?

Senin, 19 Oktober 2020 | 20:52

Ahmad Yani Mau Dijemput Polisi

Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:43

Lepaskan Syahganda Dan Jumhur, Atau KAMI Jadi Macan Dewasa Yang Membahayakan Rezim

Selasa, 13 Oktober 2020 | 19:10

UPDATE

Temui Bupati Zaki, Pedagang keliling Kabupaten Tangerang Minta PSBB Tidak Diperketat

Jumat, 23 Oktober 2020 | 03:35

Komunikasi Publik Pembantu Jokowi Jelek Soal UU Cipta Kerja, Begini Kata Ace

Jumat, 23 Oktober 2020 | 03:24

Pemprov Jawa Barat Masih Kaji Sanksi Bagi Penolak Vaksi Covid-19

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:52

600 Marinir Satgas Unras Kembali Ke Lampung

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:38

Bamsoet: Jangan Terburu-buru Pakai Vaksin Covid-19 Sebelum Teruji Klinis Dan Halal

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:27

SMART Luncurkan Call Center Untuk Pilkada Tangsel Bersih Dari Pelanggaran

Jumat, 23 Oktober 2020 | 01:54

Fadli Zon: Dari Pada Impor, Saya Pilih Vaksi Merah Putih

Jumat, 23 Oktober 2020 | 01:25

Adhie Massardi: Sepanjang Tidak Independen, Indonesia Akan Susah Netral Dalam Politik Internasional

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:50

Perkiraan Ridwan Kamil: Covid-19 Akan Berakhir Pada Tahun 2022

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:31

UU Cipta Kerja, Strategi Pemerintah Hadapi Bonus Demografi

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:16

Selengkapnya