Berita

Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas/Net

Politik

Giliran MUI Bersikap, Minta Pilkada Di Tengah Pandemi Dikaji Ulang

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020 | 01:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pertimbangan untuk menunda gelaran Pilkada Serentak 2020 kali ini disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI khawatir bila pilkada dipaksakan berlangsung akhir tahun ini akna lebih banyak negatifnya lantaran saat ini penyebaran virus corona baru (Covid-19) masih tinggi.

“Pemerintah dan pimpinan partai politik serta pihak KPU dan Bawaslu hendaknya benar-benar bisa mengkaji ulang tentang waktu  penyelenggaraan pilkada tersebut dengan sebaik-baiknya,” ujar Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas lewat keterangan persnya, Minggu (20/9).

Penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah dikhawatirkan akan mengingkari tugas utama negara kepada rakyatnya, yakni melindungi rakyat dari berbagai ancaman.

"Dalam hal ini ancaman kesehatan dan jiwa mereka," jelasnya.

Menurut MUI, hidup dan sehat adalah dua karunia Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara. Oleh karena, apapun yang akan dilakukan harus benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang, termasuk soal pilkada serentak.

Dar'ul mafasid muqoddam ala jalbil mashalih. Artinya meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan dari mengambil kemaslahatan. Ini perlu kita sampaikan karena negeri ini di penghujung tahun ini rencananya akan menyelenggarakan pilkada serentak yang tentu dimaksudkan akan  membawa kemashlahatan kepada kehidupan politik dan demokrasi di negeri ini,” terangnya.

Dengan adanya pandemi Covid-19 dengan pasien positif meningkat tajam, MUI menilai pelaksanaan pilkada serentak sangat dikhawatirkan menjadi kluster baru dan penyumbang angka positif dan kematian akibat pandemi Covid-19.

“Tentu jelas akan sangat mengkhawatirkan kita, karena dengan adanya orang berkumpul-kumpul di acara-acara tentang pilkada dan pada hari pemilihan tersebut tentu jelas akan bisa membawa dampak besar terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat. Karena keadaan seperti itu akan bisa menjadi tempat penyebaran virus corona tersebut secara lebih masif,” bebernya.

Dia menambahkan jika pilkada mengundang kemudharatan dan kerusakan serta bencana bagi umat manusia, maka pilkada seharusnya ditunda dan dikaji ulang waktu pelaksanaannya.

“Dan bila itu yang terjadi maka kemafsadatan dan bencana bagi negeri ini tentu akan terjadi yang itu tidak hanya akan terkait dengan masalah kesehatan dan jiwa dari anak-anak bangsa, tapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat luas,” tandasnya.

Populer

Syahganda Ditangkap, Iwan Sumule: Jika Gatot Nurmantyo Tidak Mau Tanggung Jawab, ProDEM Yang Ambil Alih

Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:57

Ini Kicauan-Kicauan Syahganda Nainggolan Sebelum Ditangkap Subuh Tadi

Selasa, 13 Oktober 2020 | 08:19

Gatot Nurmantyo: UU Cipta Kerja Tujuannya Sangat Mulia Untuk Investasi Dan Perputaran Roda Ekonomi

Kamis, 15 Oktober 2020 | 18:35

Tak Takut Ditangkap, Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Sombong, Tetapi Harus Menjaga Marwah Prajurit TNI

Rabu, 21 Oktober 2020 | 13:21

Pengamat: Ke Mana Demokrat-PKS-KAMI Pasca Demo, Kok Yang Muncul Gerindra?

Senin, 19 Oktober 2020 | 20:52

Ahmad Yani Mau Dijemput Polisi

Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:43

Lepaskan Syahganda Dan Jumhur, Atau KAMI Jadi Macan Dewasa Yang Membahayakan Rezim

Selasa, 13 Oktober 2020 | 19:10

UPDATE

Temui Bupati Zaki, Pedagang keliling Kabupaten Tangerang Minta PSBB Tidak Diperketat

Jumat, 23 Oktober 2020 | 03:35

Komunikasi Publik Pembantu Jokowi Jelek Soal UU Cipta Kerja, Begini Kata Ace

Jumat, 23 Oktober 2020 | 03:24

Pemprov Jawa Barat Masih Kaji Sanksi Bagi Penolak Vaksi Covid-19

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:52

600 Marinir Satgas Unras Kembali Ke Lampung

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:38

Bamsoet: Jangan Terburu-buru Pakai Vaksin Covid-19 Sebelum Teruji Klinis Dan Halal

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:27

SMART Luncurkan Call Center Untuk Pilkada Tangsel Bersih Dari Pelanggaran

Jumat, 23 Oktober 2020 | 01:54

Fadli Zon: Dari Pada Impor, Saya Pilih Vaksi Merah Putih

Jumat, 23 Oktober 2020 | 01:25

Adhie Massardi: Sepanjang Tidak Independen, Indonesia Akan Susah Netral Dalam Politik Internasional

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:50

Perkiraan Ridwan Kamil: Covid-19 Akan Berakhir Pada Tahun 2022

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:31

UU Cipta Kerja, Strategi Pemerintah Hadapi Bonus Demografi

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:16

Selengkapnya