Berita

Anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil/Net

Politik

Amini JK Soal Penundaan Pilkada, Komisi II: Perppu Pilkada Bukan Al Quran Yang Tak Bisa Diubah

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020 | 00:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Desakan untuk menunda gelaran pilkada serentak 2020 terus menggema siring dengan melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.

Bahkan usulan penundaan juga baru-baru ini disampaikan oleh mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. JK, sapaan Jusuf Kalla berharap pemerintah mempertimbangkan penundaan pilkada serentak sampai vaksin Covid-19 ditemukan.

Hal ini pun diamini oleh anggota Komisi II DPR RI Muhammad Nasir Djamil yang melihat Covid-19 telah menelan banyak korban. Bila Pilkada tetap berlangsung Desember 2020 ini, dikhawatirkan akan menjadi kluster baru penyebaran wabah mematikan dari Wuhan tersebut.

“Tujuan negara itu melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Karena itu melindungi warga negara dari ancaman Covid-19 lebih diutamakan ketimbang memaksa pilkada serentak di tengah pandemi,” ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/9).

Disinggung mengenai perppu pilkada yang sudah disahkan dan telah ditunda sebelumnya sehingga tidak memungkinkan untuk menunda kembali, politisi PKS ini mengatakan tak ada yang mustahil.

Perppu, kata Nasir, bisa diubah dengan memperhatikan kemaslahatan umat.

“Yang enggak bisa diubah itu Al Quran dan al hadits. peraturan yang dibuat manusia harus lebih memperhatikan sisi maslahat dan mengurangi mudharat,” katanya.

“Karena itu, saran JK patut dan layak diperhatikan oleh presiden dan DPR. Kalau tetap dijalankan, siapa yang bisa menjamin bahwa warga akan patuh deengan protokol kesehatan yang ketat?” tegasnya menyudahi.

Populer

Syahganda Ditangkap, Iwan Sumule: Jika Gatot Nurmantyo Tidak Mau Tanggung Jawab, ProDEM Yang Ambil Alih

Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:57

Ini Kicauan-Kicauan Syahganda Nainggolan Sebelum Ditangkap Subuh Tadi

Selasa, 13 Oktober 2020 | 08:19

Gatot Nurmantyo: UU Cipta Kerja Tujuannya Sangat Mulia Untuk Investasi Dan Perputaran Roda Ekonomi

Kamis, 15 Oktober 2020 | 18:35

Tak Takut Ditangkap, Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Sombong, Tetapi Harus Menjaga Marwah Prajurit TNI

Rabu, 21 Oktober 2020 | 13:21

Pengamat: Ke Mana Demokrat-PKS-KAMI Pasca Demo, Kok Yang Muncul Gerindra?

Senin, 19 Oktober 2020 | 20:52

Ahmad Yani Mau Dijemput Polisi

Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:43

Lepaskan Syahganda Dan Jumhur, Atau KAMI Jadi Macan Dewasa Yang Membahayakan Rezim

Selasa, 13 Oktober 2020 | 19:10

UPDATE

Cegah Klaster Baru Covid-19, Polda Banten Lakukan Penyekatan Objek Wisata

Kamis, 22 Oktober 2020 | 23:28

Pemerintah Beri Stimulus PSC Di 5 Bandara, Tiket Pesawat Akan Lebih Murah

Kamis, 22 Oktober 2020 | 22:57

Gandeng MUI, Pemkab Purwakarta Keluarkan Surat Edaran Protokol Kesehatan Di Saat Cuti Bersama

Kamis, 22 Oktober 2020 | 22:32

Hari Santri Nasional, Pandemi Covid-19 Dan Akselerasi Ekonomi

Kamis, 22 Oktober 2020 | 22:18

Rayakan Hari Santri, Gus AMI Luncurkan Platform Digital SantriNet

Kamis, 22 Oktober 2020 | 21:51

Bacakan Nota Pembelaan, Terdakwa Ngaku Kehilangan 9 Ribu Karyawan Usai Terjerat Kasus Jiwasraya

Kamis, 22 Oktober 2020 | 21:48

Komunikasi Menteri Kembali Ditegur Jokowi, Ketua MPR: Terjemahkanlah Dengan Baik

Kamis, 22 Oktober 2020 | 21:23

Adhie Massardi Pertanyakan Maksud AS Kirim Dubes Di Indonesia Berdarah Korea

Kamis, 22 Oktober 2020 | 21:20

Selain Tak Terima Rp 10 T, Heru Hidayat Juga Bantah Kendalikan 13 Manajer Investasi

Kamis, 22 Oktober 2020 | 20:58

Penjelasan Ridwan Kamil Soal Kerumitan Vaksinasi Covid-19

Kamis, 22 Oktober 2020 | 20:50

Selengkapnya