Berita

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung/Net

Politik

Komisi II DPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu Penegakan Disiplin Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2020 | 22:45 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Hingga saat ini pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020 masih berjalan sebagaimana yang direncanakan, khususnya di dalam situasi menghadapi pandemi Covid-19.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengakui, ada kekhawatiran dari tahapan pilkada akan munculkan klaster Covid-19. Tetapi, hingga saat ini kekhawatiran itu masih tidak menunjukkan hal yang signifikan.

"Hari ini adalah hari ke-14 setelah masa pendaftaran calon 4-6 September lalu, yang memang terjadi kerumunan massa, yang saat itu dikhawatirkan dapat memunculkan klaster baru," ujar Doli kepada wartawan, Minggu (9/20).

"Namun dari informasi yang kami dapat, Alhamdulillah sampai saat ini, situasi di 270 Wilayah yang melaksanakan Pilkada masih terkendali. Tinggal kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan berikutnya," imbuhnya.

Dijelaskan Doli, tahapan berikutnya yang perlu dipersiapkan khususnya yang rawan kembali terjadinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19, seperti tahapan penetapan pasangan calon, masa kampanye, dan hari pemilihan.

"Untuk itu kami, Komisi II DPR RI, besok akan menggelar rapat kerja kembali bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan tahapan berikutnya, utamanya merumuskan aturan-aturan yang lebih kuat, tegas, dan ketat dalam penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020," jelasnya.

Satu hal yang akan ditekankan dalam rapat tersebut, kata politisi Partai Golkar ini, Komisi II akan meminta penjelasan dari KPU tentang perubahan Peraturan KPU yang mengatur seluruh tahapan terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

"Selain penguatan PKPU, kami juga mendorong agar pemerintah segera menyusun dan menerbitkan Perppu yang lebih tegas dalam penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," tegasnya.

Populer

Syahganda Ditangkap, Iwan Sumule: Jika Gatot Nurmantyo Tidak Mau Tanggung Jawab, ProDEM Yang Ambil Alih

Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:57

Ini Kicauan-Kicauan Syahganda Nainggolan Sebelum Ditangkap Subuh Tadi

Selasa, 13 Oktober 2020 | 08:19

Gatot Nurmantyo: UU Cipta Kerja Tujuannya Sangat Mulia Untuk Investasi Dan Perputaran Roda Ekonomi

Kamis, 15 Oktober 2020 | 18:35

Tak Takut Ditangkap, Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Sombong, Tetapi Harus Menjaga Marwah Prajurit TNI

Rabu, 21 Oktober 2020 | 13:21

Pengamat: Ke Mana Demokrat-PKS-KAMI Pasca Demo, Kok Yang Muncul Gerindra?

Senin, 19 Oktober 2020 | 20:52

Ahmad Yani Mau Dijemput Polisi

Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:43

Lepaskan Syahganda Dan Jumhur, Atau KAMI Jadi Macan Dewasa Yang Membahayakan Rezim

Selasa, 13 Oktober 2020 | 19:10

UPDATE

Pemprov Jawa Barat Masih Kaji Sanksi Bagi Penolak Vaksi Covid-19

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:52

600 Marinir Satgas Unras Kembali Ke Lampung

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:38

Bamsoet: Jangan Terburu-buru Pakai Vaksin Covid-19 Sebelum Teruji Klinis Dan Halal

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:27

SMART Luncurkan Call Center Untuk Pilkada Tangsel Bersih Dari Pelanggaran

Jumat, 23 Oktober 2020 | 01:54

Fadli Zon: Dari Pada Impor, Saya Pilih Vaksi Merah Putih

Jumat, 23 Oktober 2020 | 01:25

Adhie Massardi: Sepanjang Tidak Independen, Indonesia Akan Susah Netral Dalam Politik Internasional

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:50

Perkiraan Ridwan Kamil: Covid-19 Akan Berakhir Pada Tahun 2022

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:31

UU Cipta Kerja, Strategi Pemerintah Hadapi Bonus Demografi

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:16

AMPG Lampung Rayakan HUT Ke-56 Partai Golkar Dengan Donor Darah

Kamis, 22 Oktober 2020 | 23:55

Cegah Klaster Baru Covid-19, Polda Banten Lakukan Penyekatan Objek Wisata

Kamis, 22 Oktober 2020 | 23:28

Selengkapnya