Berita

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih/Net

Politik

PKS: Penghapusan Pelajaran Sejarah Berbahaya Dan Tidak Relevan

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2020 | 14:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana penghapusan pelajaran sejarah dalam penyederhanaan kurikulum SMA/SMK dinilai sangat sensitif.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengurai bahwa penghapusan pelajaran sejarah bisa otomais menghapus seluruh fakultas sejarah.

“Kalau kemudian dihapus misalnya, ini luar biasa banyak sekali ada perkumpulan atau asosiasi ilmuwan sejarah dan guru pendidikan sejarah ini luar biasa jumlahnya. Karena, bertahun-tahun kita memproduksi mereka. Ini satu dari segi SDM,” ujar Fikri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/9).


Legislator dari Jawa Tengah ini mengatakan dari sisi konten pelajaran sejarah juga memiliki urgensi yang sangat vital bagi suatu bangsa. Sejarah adalah tonggak awal membangun generasi muda dari semangat membela negara.

“Yang kedua, dari sisi urgensi konten sejarah ini kan juga kenapa berdiri negeri ini, karena kita tahu sejarah. Kalau, generasi ke depan ahistoris, ini mereka berdiri di awang-awang tidak berlandaskan kepada NKRI,” katanya.

“Ini kan sangat berbahaya ya. Tidak relevan kalau sampai menghapus,” imbuhnya.

Politisi dari PKS ini meminta pemerintah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan parlemen, untuk menentukan kebijakan apa yang pas bagi masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.

“Kalau kemudian opsional misalnya, itu kan harus dirembuk. Kalau menghilangkan. nanti penyelenggara pendidikan cari yang paling ringan, karena semakin sedikit pelajarannya semakin baik, karena costnya semakin rendah,” ucapnya.

Pihaknya juga meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk tidak sembarangan menghapus kurikulum. Termasuk berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang dianggap krusial bagi masyarakat.

“Jadi tidak boleh menteri sembarangan menentukan hal-hal yang urgen, vital bagi eksistensi negara ini, masuk ke ranah kurikulum,” tutupnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Prabowo-Pramono Pasangan Kuat Luar Dalam

Sabtu, 04 April 2026 | 06:08

Ancaman Cuaca Ekstrem dan Air Bersih Warga

Sabtu, 04 April 2026 | 05:40

Batas ‘Scroll’ Anak

Sabtu, 04 April 2026 | 05:14

Jangan Keliru Pahami Langkah Prabowo soal Kunjungan ke Luar Negeri

Sabtu, 04 April 2026 | 05:12

Vicky Mundur dari Polisi, Kasus yang Ditangani juga Ikutan Mundur

Sabtu, 04 April 2026 | 04:38

Satu Orang Tewas Imbas Kecelakaan Beruntun di Tol Solo-Semarang

Sabtu, 04 April 2026 | 04:03

Negara Harus Tegas atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI

Sabtu, 04 April 2026 | 04:00

Mobil Tertimpa Pohon Tumbang di Bandung, Sopir Tewas

Sabtu, 04 April 2026 | 03:38

IAW Peringatkan Potensi Kebocoran Lebih Besar di Bea Cukai

Sabtu, 04 April 2026 | 03:26

Dedi Mulyadi Lunasi Tunggakan Gaji Pegawai Bandung Zoo

Sabtu, 04 April 2026 | 03:03

Selengkapnya