Curhatan Mahfud Kontraproduktif Dengan Jokowi, Tidak Layak Diumbar Ke Publik

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD disarankan untuk menanggalkan jabatannya jika merasa tidak mampu dalam menjalankan tugas.

Saran itu disampaikan oleh Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis menanggapi pernyataan Mahfud MD yang mengaku dirinya dan presiden tidak bisa melakukan apa-apa atas penegakan hukum di Indonesia yang terkesan jelek di mata masyarakat.

"Berarti mengakui tidak bisa membina, memberi arahan bahkan tidak punya ketegasan sebagai Menkopolhukam terhadap aparatur yang dianggap tidak melaksanakan fungsinya?" ujar Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/9).

Damai lantas mempertanyakan ketegasan Mahfud MD selama menjadi Menko Polhukam terhadap para oknum penegak hukum. Misalnya, saat ada oknum hukum yang tidak patuh.

"Apa sanksi tegas yang pernah dirinya (Mahfud) berikan?” tanyanya.

Pengacara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) ini menilai bahwa ketidakmampuan Mahfud MD tersebut akan membuat aparatur penegak hukum yang tidak patuh hukum akan terus leluasa melakukan pelanggaran. Akibatnya, akan terus menyuburkan pelaku korup.

“Ini konsekuensi dari logika sederhana dan cukup objektif,” ujarnya.

Terlepas dari itu, pernyataan Mahfud juga semakin menambah kelucuan di negeri ini. Sebab di satu sisi, Presiden Joko Widodo tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak main-main dengan oknum penegak hukum dan para koruptor. Jokowi sempat mengancam akan menggebuk mereka.

“Jadi curhatan Mahfud kontradiktif dengan Jokowi, tidak layak disampaikan ke publik,” sambungnya.

Ungkapan Mahfud MD juga akan membuat para koruptor dan calon pelaku delik korupsi semakin percaya diri lantaran tahu pemimpin bangsa ini kepayahan menghadapi mereka.                                                                                                                       
"Sehingga statementnya Mahfud MD, selain menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi, juga identik memberikan informasi atau curhat kepada publik, bahwa tim work pemerintah sangat lemah dan hal ini juga tampak bahwa kabinet Jokowi tidak kompak," demikian Damai.