Survei Bengkok Denny JA Soal Covid-19 Dikepret Rizal Ramli

Survei yang dilakukan pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengenai akhir dari pandemi Covid-19 terbukti ambyar.

Bukannya menurun di bulan Juni 2020 seperti yang diperkirakan si raja survei, kasus penularan virus SARS Cov-2 di Indonesia malah semakin meluas dan sejauh ini belum terlihat tanda-tanda akan segera melewati puncak.

Survei Denny JA itu dilakukan mengiringi kampanye New Normal yang dilakukan pemerintah demi mendorong pergerakan roda ekonomi yang sempat melemah menyusus penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah kota dan provinsi terutama di DKI Jakarta.

Kampanye New Normal yang kemudian diubah menjadi Adaptasi Kebiasan Baru (AKB) dipandang sebagai upaya untuk menghindarkan pergerakan krisis kesehatan yang telah berubah menjadi krisis ekonomi pada Kuartal II ke arah krisis politik. Walaupun syarat untuk melakukan pelonggaran itu seperti yang dirumuskan WHO, belum terpenuhi.

Merespon keinginan Pemerintah Pusat, Pemerintah DKI Jakarta pun sempat melonggarkan PSBB di ibukota negara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pelonggaran ini sebagai PSBB Transisi.

Istilah yang digunakan Pemprov DKI Jakarta bagi banyak kalangan adalah sinyal bahwa Pemprov DKI Jakarta mengikuti keinginan Pemerintah Pusat melonggarkan PSBB dengan setengah hati. Tampaknya, Pemprov DKI Jakarta sadar benar bahwa situasi belum memungkinan pelonggaran.

Adalah ekonom senior DR. Rizal Ramli yang hari ini mengingatkan publik akan hasil survei Denny JA yang ambyar itu.

“Prediksi yang melesetnya sangat akurat seperti survei-survei yang kerap membohongi dan membodohi rakyat dan menina-bobokan pejabat. How low can you go?” tulis Rizal Ramli di akun Twitter miliknya.

Rizal Ramli menggunakan istilah “crooked” untuk survei seperti itu. “Crooked survei” secara harafiah berarti “survei yang bengkok” atau manipulatif.

Survei bengkok ini digunakan oleh pihak yang membayar survei sebagai alat propaganda.

“Harus ada etika dan UU yang mengatur survei dan pollster. Kalau ndak, bisa jadi promotor of ‘public lies’ (kebohongan publik),” demikian Rizal Ramli.