Desakan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak diamini Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA) Samuel F Silaen.
Sosok yang kerab disapa Silaen ini mengatakan, keputusan yang sudah diambil pemerintah untuk melanjutkan tahapan Pilkada di 270 daerah harus dipertahankan.
Pemerintah diminta tidak melulu harus mendengar masukan dari banyak pihak yang menginginkan penundaan.
"Apa yang sudah diputuskan harus tetap dilaksanakan, jangan plin-plan sebab tahapan sudah berjalan. Penundaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 bukan solusi yang tepat. Malah akan memperburuk situasi perpolitikan nasional," ujar Silaen salam siaran pers yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/9).
Pandemi Covid-19 yang masih melonjak tinghi angka kasus positifnya di dalam negeri, menurut Silaen, dijadikan landasan utama sejumlah pihak agar pilkada ditunda.
Maka dari itu, dia tidak mau ajang demokrasi di Tanah Air dijadikan ajang coba-coba dalam menjalankan kebijakan yang sudah diambil sendiri oleh pemerintah.
"Pilkada serentak ini sudah kadung berjalan, ibarat naik taxi, argo sudah jalan, jika ditunda maka akan menyebabkan timbulnya kerugian buat Pemerintah dan terlebih buat para Cakada itu sendiri," ungkapnya.
Dia menegaskan harapannya kepada pemerintah untuk mampu memberikan kepastian hukum kepada seluruh kontestan para calon kepala daerah (Cakada). Karena jika tidak akan sangat berbahaya
"Sangat berbahaya jika sebuah kebijakan pemerintah gonjang- ganjing. Jujur katakan siapa yang mendesak pemerintah, dalam hal ini Mendagri dan KPU untuk memutuskan pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020?" tegasnya.
