Penting Dan Riskan, Pengelolaan BMN Harus Dilakukan Secara Baik Dan Benar

Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PUPR Wilayah VIII Makassar menuntaskan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Jumat (18/9). Pelatihan ini ditutup secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Moeh Adam.  

Adam menyampaikan kepada para peserta pelatihan, soal betapa pentingnya peran para pengelola BMN dalam pengelolaan aset negara.

"Pengelolaan aset itu sekarang terletak di pundak Bapak dan Ibu, bagaimana mengelola aset itu dengan baik dan benar, terutama dalam pengadministrasian. Salah satu yang paling riskan adalah revitalisasi aset, pengelolaan aset tanpa wujud,” terang Adam saat memberikan sambutan jelang penutupan pelatihan, mengutip laman resmi Kementerian PUPR, Sabtu (19/9).

Selama 5 (lima) hari pelatihan, para peserta banyak mendapat masukan dari para pengajar yang kompeten di bidang pengelolaan BMN.

Para peserta dibekali pengetahuan mengenai kebijakan dan pelaksanaan revaluasi, kebijakan pengelolaan BMN, penggunaan dan pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian BMN, perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN, pengelolaan barang persediaan, aplikasi SIMAK BMN & Barang Persediaan, serta studi kasusnya.

Adam menyampaikan harapannya bahwa pelatihan yang telah diberikan dapat meningkatkan pengetahuan atau kompetensi para peserta di bidang BMN sehingga dapat menata kembali pengelolaan BMN unit kerja masing-masing.

Selain itu, para peserta juga diharapankan untuk memanfaatkan ilmu yang telah didapatkan dan akan mengelola aset negara dengan lebih baik.

Sebagai pengelola APBN terbesar sekaligus memiliki aset terbesar di antara Kementerian/Lembaga, pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian PUPR menjadi hal yang sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, pengelolaan BMN harus dilakukan secara baik dan benar.

Kementerian PUPR telah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan baik. Terbukti dengan kembali memperolehan prestasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada 2019, namun ada faktor pengganjal yang membuat cukup kesulitan bagi kementerian untuk mendapatkan WTP, yaitu dalam hal pengelolaan aset.