Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus/Net
Setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dinyatakan positif terjangkit Covid-19, tidak sedikit menyarankan agar gelaran pilkada ditunda sementara waktu.
Bagi anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saran tersebut tidak tepat. Masalah Arief Budiman terinfeksi Covid-19 merupakan urusan personal bukan menjadi pertimbangan untuk penundaan pilkada serentak 2020.
“Jangan karena ketua KPU kena Covid-19, lalu ditunda, yang menentukan bukan dia, yang menentukan itu UU," kata Guspardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/9).
"Enggak ada penundaan, yang Arief Budiman itu kan personal, namanya Covid-19 itu datang dan pergi. Hari ini dia negatif, besok bisa positif, artinya itu enggak bisa dijadikan alasan melakukan penundaan,†imbuhnya.
Legislator Partai Amanat Nasional ini menambahkan, jika Arief Budiman tidak bisa melakukan pekerjaannya selama pilkada dapat digantikan oleh petugas ad interim di internal KPU.
“Kalau dia kena (Covid-19) kan bisa pakai ad interim itu, jadi yang jalankan itu sistem bukan personal,†imbuhnya.
Pihaknya justru mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat berkomitmen menjaga protokol kesehatan bukan hanya semata-mata untuk gelaran pilkada saja tapi juga untuk kesehatan masing-masing individu.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan komitmen yang sama seluruh masyarakat baik ada pilkada atau tidak ada pilkada kita harus mematuhi protokol kesehatan,†katanya.
Menurutnya, proses pelaksanaan pilkada telah diketuk palu antara parlemen dan pemerintah sehingga tidak ada penundaan kembali.
Sehingga, adanya tren naik dan turun pandemi Covid-19 tidak menghalangi penuelenggaraan pilkada serentak Desember.
“Yang tren naik turun Covid-19 bukanlah daripada adanya proses pelaksanaan pilkada enggak ada urusannya dengan itu. Sekarang ini kan kebetulan lagi nanjak naik, mudah-mudahan Oktober, November menurun melandai, itu yang kita harapkan,†ucapnya.
“Jadi yang jelas tidak ada pikiran, tidak ada rencana melakukan penundaan," tegasnya.
