Berita

Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

Pilkada Disarankan Ditunda, Pimpinan DPR: Bukan Ditunda, Tapi Disempurnakan Aturannya

JUMAT, 18 SEPTEMBER 2020 | 18:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Desakan agar parlemen dan pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 makin bermunculan. Hal ini muncul sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadi lonjakan angka kasus Covid-19 akibat adanya kerumunan selama tahapan Pilkada.

Namun demikian, menurut pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, penundaan pilkada bukanlah solusi terbaik. Langkah yang harus dilakukan adalah memperbaiki atau menyempurnakan aturan pemilihan umum agar dapat menghindari munculnya klaster pilkada.

“Menurut saya, tahapan pilkada itu kan masih panjang, jadi jalan keluarnya bukan pembatalan pilkada. Tapi penyempurnaan aturan dan kemudian pengawasan yang ketat di lapangan," ujar Dasco kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (18/9).


"Nah karena penyelenggaraan masih panjang, saya pikir kita masih punya waktu melakukan penyempurnaan aturan dan pengawasan yang ketat sehingga InsyaAllah pilkada diadakan dengan lancar,” imbuhnya.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini pun meminta kepada pihak penyelenggara untuk memikirkan detail aturan PKPU yang produktif dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini. Termasuk memikirkan antisipasi penyebaran virus mematikan tersebut.

“Kalau misalnya untuk mengevaluasi beberapa, pokoknya kegiatan yang akan mengakibatkan penyebaran grafik corona tinggi, kita sepakat,” ujarnya.

Disinggung mengenai PKPU yang mengizinkan adanya konser musik dalam kampanye, Dasco menyarankan agar pada setiap tahapan Pilkada tidak ada kegiatan yang mengundang kerumunan.

“Kalau menurut kami, untuk konser atau apa pun namanya yang mengumpulkan massa banyak sebaiknya tidak diadakan. Jangan kemudian timbul klaster baru ketika kemudian ada konser-konser di Pilkada,” tegasnya.

Seharusnya, lanjut Dasco, setiap calon kepala daerah harus berpikir kreatif dalam mengemas kampanye tanpa harus mengundang kerumunan yang bakal membahayakan kesehatan masyarakat.

“Saya pikir, bagaimana caranya kemudian calon memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang visi misi dan terutama juga mengajak masyarakat menguatkan dan menjalankan protokol Covid-19. Jadi bukan konser-konser, menurut saya,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya