Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil/Net
Usulan penundaan pilkada serentak 2020 semakin menguat setelah Ketua KPU Arief Budiman menginformasi dirinya positif virus Corona baru (Covid-19).
Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil turut prihatin atas musibah yang menimpa Arief Budiman dan sejumlah penyelenggara pemilu di daerah yang terpapar Covid-19.
Karena itu, dia mengusulkan agar pilkada serentak 9 Desember 2020 demi kebaikan dan keselamatan warga negara sebaiknya ditunda.
"Ya kita prihatin. Penyelenggara pemilu di daerah juga ada yang terpapar Covid-19. Saya menyarankan agar Pilkada ditunda untuk menyelamatkan anak bangsa dari horor Covid-19," harap Nasir Djamil kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/9).
Nasir mengatakan, penundaan pilkada serentak sedianya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan aturan hukum serta memperpanjang masa jabatan kepala kaerah.
"Presiden keluarkan aturan hukum untuk memperpanjang satu tahun bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya di Desember 2020," kata Nasir Djamil.
Menurut Politisi PKS ini, penundaan waktu pelaksanaan pilkada ini tidak lain hanyalah untuk menyelematkan warga negara sari bahaya Covid-19. Dan sudah sepatutnya, tekan Nasir, pemerintah fokus pada upaya penanganan dan dampak dari pandemik Covid-19.
"Jangan sampai pilkada di tengah pandemik dinilai oleh publik sebagai "jalan tol" untuk membunuh rakyatnya sendiri," tegasnya.
Ketua KPU Arief melalui pesan singkat yang disampaikan kepada seluruh wartawan di grup Whatsapp Media Centre KPU RI, Jumat (18/9) menginformasikan dirinya positif Covid-19.
"Diberitahukan kepada teman-teman media bahwa saat ini saya sedang menjalani karantina mandiri di rumah," kata Arief Budiman.
