Berita

Komisaris Utama Pertamina Ahok/RMOL

Politik

Mujahid 212: Istilah Kadrun Dipakai Ahok Untuk Alihkan Isu Kerugian Pertamina

JUMAT, 18 SEPTEMBER 2020 | 07:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali membuat pernyataan kontroversi yang membuat gaduh di dunia jagat maya.

Pernyataan yang dimaksud adalah kalimat “persoalannya kalau saya jadi Dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu loh”, yang disampaikan dalam akun YouTube, POIN beberapa waktu lalu.

Menanggapi itu, Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis mengatakan bahwa dirinya tidak heran dengan ucapan Ahok yang kerap kali berbicara kotor.


"Kami tidak aneh terhadap Ahok yang suka bicara kotor. Ayat Al Quran saja dia nistakan. Dia protes kitab suci, walau bukan agamanya atau kepercayaannya. Jadi ucapan Ahok tidak perlu dihiraukan, apalagi untuk dibahas," ujar Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/9).

Karena kata pengacara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) ini, Ahok sudah jelas merugikan negara, rakyat dan bangsa Indonesia.

"Karena Komisaris Utamanya milik negara (rakyat Indonesia) yang disandangnya merugi. Tentu tidak layak dia masih ada di Pertamina apapun jabatannya," kata Damai.

Bahkan, Damai menilai, kembalinya Ahok melontarkan ucapan yang membuat gaduh sebatas pengalihan isu untuk menutupi kebobrokannya di Pertamina, yang merugi triliunan rupiah.

"Tentu tidak layak dia masih ada di Pertamina apapun jabatannya. Jadi karena malu dia cari alih issu keluar dengan bawa dan sebut istilah “kadrun"," kata Damai.

Dengan demikian, Damai pun menyarankan agar Ahok untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Komut Pertamina.

"Saran kami, Ahok mundur dari Komut Pertamina, itu lebih, daripada nyinyir entah kepada siapa," pungkas Damai.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya