Anggota Komisi II DPR RI Demokrat Mohammad Muraz/Repro
Adanya ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) dinilai membatasi hak politik warga negara. Sebab, dengan tingginya PT 20 persen seolah menghambat ruang gerak anak bangsa yang ingin berpartisipasi secara politik.
Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Demokrat Mohammad Muraz saat mengisi webinar Proklamasi Demokrasi Forum seri-ke 4 (PDF-4) bertajuk "Menjaga Demokrasi Kita Di Masa Pandemi" yang diselenggarakan DPP Partai Demokrat, Rabu malam (16/9).
"Memang masalah Presidential Threshold maupun Parlementary Threshold ini masyarakat berpendapat ini menghambat atau mengurangi hak-hak dari warga tertentu yang ingin bertarung di area itu, ya terutama masalah Presidential Threshold ya," ujar Muraz.
Muraz mengatakan, akan berbeda jika PT kembali 0 persen seperti dulu. Menurutnya, calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi juga semakin banyak. Hal ini, kata dia, akan mengurangi resiko pembelahan yang terjadi ditengah masyarakat pasca Pemilu.
"Kalau sebelumnya kan kita bisa melihat ketika PT itu 0 capres itu bisa melampaui 2, 3, 4 pasangan dan ternyata masyarakat juga didalam melaksanakan Pilpres ini lebih damai lebih bersatu dan bisa memilih yang terbaik menurut mereka," tuturnya.
"Ketika PT diterapkan dan hanya muncul 2 pasangan pada Pilpres kemaren yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ini kan irisannya terlalu kuat sehingga ada hal-hal yang cukup dikhawatirkan dan mungkin masyarakat juga tidak ada pilihan yang lain hanya 2 itu," imbuh Muraz.
Atas dasar itu, Muraz berharap kepada partai-partai politik untuk mempertimbangkan agar PT kembali ke 0 persen. Supaya kontestasi dan rakyat bisa banyak pilihan untuk memilih pemimpinnya kelak.
"Kita berharap sih mudah-mudahan PT dipertimbangkan kembali oleh berbagai parpol yang memang mempunyai kewenangan kalau mungkin kembali ke 0 persen begitu," tutupnya.
Selain Muraz, narasumber lain dalam webinar tersebut antara lain Aktivis Demokrasi sekaligus Pemred The Jakarta Post Nezar Patria, Pemred Jawapos.com Dhimas Ginanjar Satria Perdana, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
