Prof Didik J. Rachbini/Net
Pemerintah saat ini dianggap tidak merasa krisis karena tetap menjalankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Begitu yang disampaikan oleh peneliti senior LP3ES, Prof Didik J Rachbini saat diskusi virtual bertajuk "Politik Uang dalam Pilkada di Masa Pandemi" yang diselenggarakan oleh LP3ES, Rabu (16/9).
Prof Didik pun mengibaratkan pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi Covid-19. Dimana, ketika sebuah rumah mengalami kebakaran, maka orang yang ada di rumah tersebut pasti menyelamatkan diri karena dalam kondisi krisis dibanding menyelamatkan harta bendanya.
"Dia harus menyelamatkan nyawa karena dia krisis ya. Tapi pemerintah ini merasa tidak krisis, sehingga Pilkada dijalankan," ujar Prof Didik J Rachbini.
Prof Didik pun beranggapan bahwa pihak yang membuat aturan Pilkada secara tidak langsung menjerumuskan rakyat ke dalam pandemi yang lebih luas.
"Jadi, yang membuat aturan Pilkada, KPU tidak akan bisa ngomong ini, jadi yang membuat aturan Pilkada meneruskan itu sebenarnya secara tidak langsung menjerumuskan rakyat ke dalam pandemi yang lebih luas. Dan ini saya anggap tidak bertanggungjawab," jelas Prof Didik.
Sehingga, Prof Didik menegaskan agar pemerintah maupun Kementerian Dalam negeri harus bertanggungjawab jika terjadi penyebaran virus corona yang semakin parah akibat pelaksanaan Pilkada.
"Dan nanti kalau semakin banyak (kasus Covid-19), maka pemerintah, Kementerian Dalam Negeri itu harus bertanggungjawab kepada rakyat apa yang diputuskan dalam kebijakan ini," pungkasnya.
