Berita

peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus/Net

Bisnis

Indef: Tren Kontribusi Cukai HPTL Meningkat

RABU, 16 SEPTEMBER 2020 | 15:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaan industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) mesti diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Sebab kontribusi HPTL khususnya dari cukai terhadap penerimaan negara cukup signifikan bila dilihat dari penerimaan cukai HPTL yang meningkat 90%.

"Tahun kemarin saja selama 2019 total cukai dari HPTL sekitar hampir 500 miliar. Tahun ini, baru 1 semester juga sudah hampir 500 miliar. Jadi setengah tahun ini (total cukainya) sudah hampir sama dengan setahun kemarin, artinya meningkat," kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus beberapa waktu lalu.

Kontribusi cukai dari industri HPTL juga cukup stabil meski negara tengah berada di tengah pandemi Covid-19. Hal ini penting diperhatikan karena bila penerimaan cukai meningkat, berarti penjualannya juga meningkat.


"Kalau penjualan meningkat, maka produksi juga meningkat. Ini artinya ada permintaan dari konsumen. Jadi saya melihat berdasarkan data penerimaan cukai HPTL yang meningkat," ungkapnya.

Sementara itu, Kasubdit Cukai dan Harga Dasar dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Sunaryo mengatakan, jika ingin melihat kontribusi industri HPTL tidak bisa terlepas dari target hasil tembakau secara umum.

"HPTL itu dimasukkan dalam target HT secara keseluruhan," ujar Sunaryo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9).

Sunaryo mengakui bahwa kontribusi cukai mengalami peningkatan semenjak dikenakan cukai di tahun 2018 meski tak signifikan. Ia mengamini bahwa wabah Covid-19 mengganggu industri hasil tembakau yakni tersendatnya supply dan demand tersumbat.

Namun demikian, ia meyakini ada potensi serapan tenaga kerja dari sektor ini yang cukup signifikan ke depannya.

"Untuk serapan tenaga kerja, HPTL cukup bagus karena menampung banyak tenaga kerja dalam berkreasi di sektor ini. Apalagi menjadi wajib pajak baru, tentu negara harus melihat ini," tandasnya.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya