Berita

peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus/Net

Bisnis

Indef: Tren Kontribusi Cukai HPTL Meningkat

RABU, 16 SEPTEMBER 2020 | 15:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaan industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) mesti diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Sebab kontribusi HPTL khususnya dari cukai terhadap penerimaan negara cukup signifikan bila dilihat dari penerimaan cukai HPTL yang meningkat 90%.

"Tahun kemarin saja selama 2019 total cukai dari HPTL sekitar hampir 500 miliar. Tahun ini, baru 1 semester juga sudah hampir 500 miliar. Jadi setengah tahun ini (total cukainya) sudah hampir sama dengan setahun kemarin, artinya meningkat," kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus beberapa waktu lalu.

Kontribusi cukai dari industri HPTL juga cukup stabil meski negara tengah berada di tengah pandemi Covid-19. Hal ini penting diperhatikan karena bila penerimaan cukai meningkat, berarti penjualannya juga meningkat.


"Kalau penjualan meningkat, maka produksi juga meningkat. Ini artinya ada permintaan dari konsumen. Jadi saya melihat berdasarkan data penerimaan cukai HPTL yang meningkat," ungkapnya.

Sementara itu, Kasubdit Cukai dan Harga Dasar dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Sunaryo mengatakan, jika ingin melihat kontribusi industri HPTL tidak bisa terlepas dari target hasil tembakau secara umum.

"HPTL itu dimasukkan dalam target HT secara keseluruhan," ujar Sunaryo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9).

Sunaryo mengakui bahwa kontribusi cukai mengalami peningkatan semenjak dikenakan cukai di tahun 2018 meski tak signifikan. Ia mengamini bahwa wabah Covid-19 mengganggu industri hasil tembakau yakni tersendatnya supply dan demand tersumbat.

Namun demikian, ia meyakini ada potensi serapan tenaga kerja dari sektor ini yang cukup signifikan ke depannya.

"Untuk serapan tenaga kerja, HPTL cukup bagus karena menampung banyak tenaga kerja dalam berkreasi di sektor ini. Apalagi menjadi wajib pajak baru, tentu negara harus melihat ini," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya