Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Melki Laka Lena/Net
Partai Golkar ingin pilkada serentak 2020 terlaksana secara demokratis dan aman dari penularan Covid-19.
Begitu dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Melki Laka Lena yang ingin meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah pandemik bisa berjalan baik.
Melki menyebutkan, KPU dan pemerintah sangat konsern dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga menimbulkan perasaan aman.
Kata dia, sangat diharapkan partisipasi pemilih tetap tinggi seperti pada kondisi yang baik.
“Partai Golkar akan menjadi partai terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dalam pilkada serentak 2020,†ucap Melki, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9).
Untuk itu, Melki meminta, perlu adanya persiapan yang baik agar pilkada 2020 tidak menciptakan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
Ia menyatakan, penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di [ilkada sehingga nantinya tidak menimbulkan klaster baru atau gelombang baru dari Covid-19.
“Penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan kandidat peserta pilkada, serta masyarakat sipil, sudah harus berkoordinasi secara kolektif untuk mengantisipasi potensi permasalahan kesehatan yang akan terjadi,†jelasnya.
Dalam pelaksanaan pendaftaran Pilkada 2020, diakui sempat ada beberapa persoalan yang muncul. Namun, saat ini Kemendagri juga sudah melayangkan teguran kepada 72 bacalon petahana.
Berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan dipersiapkan pengaturan sanksi bagi kepala daerah yang terpilih namun didapati ada pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pilkada berlangsung.
Pertama penundaan pelantikan selama 6 bulan bagi kepala daerah pemenang yang melakukan pelanggaran pilkada. Kedua disiapkannya penjabat sementara (Pjs) kepala daerah langsung dari pusat.
“Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang,†kata Melki.
Melki lantas mencontohkan pelaksanaan pemilihan umum di Korea Selatan yang sukses dalam kondisi pandemik pada 15 April 2020. Kala itu tahapan pemilu di Korsel sudah dimulai sejak Januari–Maret di mana saat itu adalah puncak pandemik di negeri ginseng.
Kini Korsel bisa menjadi rujukan
best practice untuk pilkada serentak 2020 di Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar tidak muncul klaster baru yang disebabkan oleh pelaksanaan pemilu.
Melki menekankan, bahwa sudah mejadi tugas bersama bagi semua pihak terkait untuk menyingkirkan keraguan publik bahwa penyelenggaraan pilkada di tengah pandemik.
“Partai Golkar akan yang menjadi bagian dalam upaya penanggulangan Covid-19 terutama di masa pilkada ini, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi iklim perpolitikan di Indonesia,†pungkasnya.
