Perintah Khusus Jokowi Ke LBP Hanya Akan Perkeruh Penanganan

Perintah khusus Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), dianggap hanya akan membuat overlaping birokrasi dan memperkeruh penanganan pandemi Covid-19.

"Semestinya komite ini fokus saja menyediakan infrastruktur yankes, penegakan hukum, dan melacak kasus baru agar penyebaran bisa dikendalikan. Karena ada ketimpangan angka tes dari beberapa daerah yang warganya memiliki mobilitas yang cukup tinggi," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/9).

Satyo pun mempertanyakan kinerja Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), lantaran sejak awal penanganan pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia ini seperti "sopir bajaj" yang berubah-ubah dan tidak konsisten.

Mestinya, lanjut Satyo, yang memberi perintah cukup Ketua Komite PCPEN. Karena LBP itu hanya salah satu wakil ketua.

"Nah yang jadi pertanyaan, Komite PCPEN itu punya strategi apa dalam pengendalian pandemi? Punya skenario darurat apa dalam menghadapi lonjakan kasus per hari ketika progresivitas penularan semakin menggila?" jelas Satyo.

Mantan Sekjen ProDEM ini juga mengaku heran kepada pemerintah yang baru membuka data di 9 provinsi yang akan ditangani oleh Luhut dalam dua pekan ini, setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat.

"Bukannya sudah sejak bulan April-Mei status 9 provinsi yang selalu juara angka kasus positifnya? Lah terus kok baru sekarang Ketua Komite dan Menkes punya data tempat tidur atau ruang ICU untuk merawat pasien Covid-19 setelah Anies ngotot Jakarta harus tarik rem darurat akibat lonjakan kasus baru dan daya tampung RS di Jakarta yang akan kolaps?" sindir Satyo.

Selain itu, Satyo juga membandingkan antara Pemprov DKI Jakarta dengan daerah lainnya dalam hal melakukan tes. Satyo menilai bahwa hanya DKI Jakarta yang sudah mampu melakukan tracing 4 kali lebih banyak dari standar WHO.

"Jadi untuk para kepala-kepala daerah jangan songong dan jangan coba-coba menutup-nutupi angka kasus positif sebenarnya. Apakah wilayah Anda sudah melakukan pelacakan dengan jumlah yang dianggap valid oleh organisasi kesehatan? Sebab bila itu terjadi Anda hanya akan menghambat pengendalian pandemi Covid-19," pungkas Satyo.