Berita

Kaukus Anak Muda Indonesia/Net

Politik

Protes Namanya Ditiru, Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI) Kirim Karangan Bunga Ke Istana Negara

SELASA, 15 SEPTEMBER 2020 | 20:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebulan pasca deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), terpampang sebuah karangan bunga dari organisasi yang juga mengatasnamakan KAMI di depan Istana Negara sebagai bentuk dukungan untuk pemerintahan Jokowi-Maruf.

KAMI yang tertulis di karangan bunga tersebut merupakan kepanjangan dari Kaukus Anak Muda Indonesia yang diketuai oleh Abdul Rosyid T. Walid.

Saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Abdul Rosyid membenarkan mengirimkan karangan bunga yang diletakkan di depan Istana Negara, Jakarta pada Selasa (15/9).


"Iya benar, sebagai dukungan dan support dari KAMI kepada kebijakan Pak Jokowi hari ini, dan fokus kinerja Pak Jokowi jangan sampai tidak dijalankan sama daerah. Kami minta juga kepada elit-elit politik jangan gaduh," ujar Abdul Rosyid.

Selain itu, kata dia, kiriman karangan bunga itu juga bertujuan untuk menjelaskan bahwa KAMI dengan kepanjangan Kaukus Anak Muda Indonesia tetap mendukung Presiden Jokowi. Hal ini lantaran adanya KAMI baru yang selalu menyampaikan hal negatif untuk Presiden Jokowi.

"KAMI merupakan organisasi resmi terdaftar di Menkumham dan juga relawan Pak Jokowi sewaktu Pilpres 2019 lalu, untuk itu KAMI siap mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia maju," jelasnya.

Rosyid pun mempermasalahkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang juga menamakan diri sebagai KAMI. Padahal kata Rosyid, KAMI yang dibentuknya telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan nomor AHU 0003 249.AH.01.07 tahun 2020 yang ditetapkan pada 9 April 2020.

Lebih lanjut, Rosyid berpesan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi BUMN dan UMKM di tengah ancaman resesi dampak dari pandemi Covid19 yang sedang melanda indonesia.

"PSBB merupakan salah satu indikator kuat Indonesia masuk kedalam jurang resesi untuk itu KAMI berharap pemerintah daerah harus selaras dengan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan jika tidak ini bisa sangat berbahaya bagi bangsa maupun negara kita kedepan," pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya