Core Indonesia: Wacana Dewan Moneter Khianati Proses Reformasi Sektor Keuangan

Wacana pembentukan Dewan Moneter sebagaimana tertuang dalam revisi UU Bank Indonesia (BI) disayangkan banyak pihak. Sebab di tengah pandemi Covid-19, pemerintah justru membuat kegaduhan baru.

Begitu kata ekonom dari Core Indonesia, Piter Abdullah saat mengisi diskusi daring bertajuk "Rapor Industri Jasa Keuangan dan Pengawasan Terintegrasi" yang diinisiasi oleh Infobank dan Economist Forum pada Selasa (15/9). 

"Sangat disayangkan ditengah keterpurukan kita baik dari sisi kesehatan dan ekonomi, kita justru disibukkan dengan isu-isu yang tidak produktif. Isu Dewan Moneter, isu pengembalian pengawasan keuangan dari OJK ke BI," ujar Piter Abdullah.

"Menurut saya hanya memunculkan kegaduhan," imbuhnya. 

Piter mengurai, wacana dihidupkannya Dewan Moneter hingga pengembalian pengawasan keuangan ke oleh Bank Indonesia (BI) disebut tidak menghargai proses reformasi sektor keuangan. 

"Kenapa? Seharusnya kita paham proses reformasi sektor keuangan itu sudah berjalan sejak tahun 97-98 ketika kita mengalami krisis moneter dipenghujung rezim orde baru," sesalnya. 

Menurut Piter, saat bergulirnya reformasi semua pihak termasuk pemerintah bersama-sama membangun kekuatan untuk memperkuat sektor keuangan mulai dari BI, LPS, OJK, hingga lahir UU Pencegahan Krisis Sektor Keuangan. 

"Itu adalah rangkaian bagaimana kita melakukan reformasi sektor keuangan. Dan saya ingin mengatakan apa yang kita lalui itu sudah membuat kita lebih baik," tandasnya. 

Selain Piter, turut hadir narasumber lain dalam diskusi daring tersebut antara lain Ekonom INDEF Aviliani dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi.