Berita

Aktivis Petisi '28, Haris Rusly Moti/Net

Politik

Haris Rusly Moti: Era Jokowi Dan LBP, Cengkeraman China Makin Membahayakan!

SENIN, 14 SEPTEMBER 2020 | 23:02 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dominasi asing, khususnya China di berbagai sektor di Indonesia bukan lagi menjadi barang baru. Mulai dari sektor tambang hingga soal utang negara tak lepas dari keterlibatan negara berjuluk negeri tirai bambu itu.

Yang lebih membuat gerah, dewasa ini banyak pejabat yang secara terang-terangan membela kepentingan China di Bumi Pertiwi. Kritikan tersebut disampaikan aktivis Petisi '28, Haris Rusly Moti meski tak menyebutkan pejabat mana yang ia maksud.

"Sobat, aku bingung dengan sejumlah pejabat negara yang begitu vokal bela kepentingan RRC (China) di Indonesia. Padahal mereka disumpah bela Indonesia," kata aktivis Haris Rusly Moti di akun Twitternya, Senin (14/9).


Meski tak menjelaskan sosok yang dimaksud, masyarakat bisa melihat dengan jelas keberadaan China yang belakangan makin mendominasi di Indonesia.

"Di era Presiden Joko Widodo dan LBP (Luhut Binsar Panjaitan/Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi), dominasi RRC di dalam ekonomi, tambang, dan telekomunikasi mulai mencengkeram dan sangat membahayakan. Waspada!" tandasnya.

Merujuk pernyataan Haris Rusly Moti, China memang tercatat sebagai negara pemberi utang bagi Indonesia. Setidaknya, China tercatat menjadi negara pemberi utang terbanyak nomor empat setelah Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat.

Per Mei 2020, setidaknya ULN pemerintah Indonesia ke China mencapai 1,78 miliar dolar AS, sementara ULN sektor swastanya mencapai 18,3 miliar dolar AS. Sehingga secara total ULN RI ke Negeri Tirai Bambu mencapai 20,1 miliar dolar AS.

China juga melebarkan sayapnya dalam bidang pertambangan Indonesia, khususnya batu bara. Bukan tanpa alasan, China merupakan negara yang paling banyak mengonsumsi batu bara, yakni mencapai 1.907 MTOE per tahun.

Sedangkan di sektor telekomunikasi, belum lama ini PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) menggandeng Alibaba Cloud dengan dalih mempercepat digitalisasi di Indonesia.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

Keakraban Prabowo dan Megawati di Hari Lahir Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 14:21

Hasto Soroti Fiskal hingga Demokrasi Tanggapi Rencana Jokowi Keliling Indonesia

Senin, 01 Juni 2026 | 14:19

Patroli Jalan Kaki Berujung Penangkapan Anggota KKB Intan Jaya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:43

PDIP: Kehadiran Megawati di Istana Tak Terkait Oposisi atau Koalisi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:38

Prabowo Dorong Transformasi Nasional Menuju Ekonomi Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 13:37

Keandalan Listrik Jadi Prioritas untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:31

Kenapa 1 Juni Ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila? Ini Sejarah dan Alasannya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:30

Kontroversi LCC Empat Pilar MPR Berlanjut ke Pengadilan, Sidang Dimulai Besok

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Kembalikan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Lenteng Agung Arah Depok Ditutup hingga Selasa Pagi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:21

Selengkapnya