Pimpinan Komisi II: Sampai Saat Ini Belum Ada Opsi Penundaan Pilkada

Desakan sejumlah elemen masyarakat untuk menunda gelaran Pilkada serentak 2020 mencuat. Hal itu dikarenakan jumlah penderita pandemi Covid-19 meningkat tajam.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustofa mengatakan peluang untuk menunda kembali pilkada serentak 2020 amat kecil. Pasalnya, sebelumnya sempat disepakati pelaksanaan pilkada jatuh pada bulan September, namun pemerintah dan parlemen sepakat untuk melakukan penundaan dan disepakati 9 Desember.

"Kemungkinan penundaan pilkada peluangnya kecil," kata Saan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/9).

Politisi Partai Nasdem itu menerangkan saat ini pilihan untuk menunda pilkada kecil karena tahapan yang dilakukan telah berjalan baik.

"Sampai saat ini belum ada opsi penundaan pilkada, karena semua tahapan yang sudah dan sedang berjalan semua berjalan relatif baik," katanya.

Mengenai adanya pelanggaran bakal calon kepala daerah dalam hal menjaga protokol kesehatan saat melakukan pendaftaran di KPU, Saan mengatakan hal tersebut sudah dievaluasi baik oleh KPU, maupun Bawaslu yang dilaporkan kepada Komisi II DPR.

"Bahwa ada beberapa masalah pada saat pendaftaran bapaslon karena banyak yang melanggar protokol kesehatan Covid 19, itu sudah dilakukan evaluasi agar dalam tahapan ke depan tidak terjadi lagi," imbuhnya.

Saan menambahkan, Komisi II tidak menutup kemungkinan bakal membahas desakan adanya penundaan pilkada dengan KPU dan juga Mendagri.

"Itu kita jadikan masukan untuk dibicarakan pada saat rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri," tandasnya.