Presiden RI Joko Widodo/Rep
Menghadapi lonjakan kasus positif Covid-19 selama sepekan terkahir, Presiden Joko Widodo memerintahkan pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru menutup kegiatan sosial ekonomi masyarakatnya.
Pasalnya, Kepala Negara ingin penutupan, atau dalam hal ini penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) disesuaikan dengan gambaran data yang didapat dari lapangan.
"Perlu diingatkan kembali bahwa keputusan-keputusan dalam merespon menambah (nya) kasus di provinsi, kabupaten, maupun kota, diminta semuanya selalu melihat data sebaran," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang 'Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional' secara virtual, Senin (14/9).
Oleh karena itu, mantan Walikota Solo ini memeberikan perintah kepada kepala daerah di 34 provinsi yang wilayahnya terdampak untuk menerapkan strategi intervensi berbasis lokal.
"Kemudian yang sudah berkali-kali saya sampaikan terapkan strategi intervensi berbasis lokal, strategi pembatasan berbasis lokal baik di tingkat RT, RW, desa, kampung. Sehingga penanganan lebih detail dan bisa lebih fokus karena dalam sebuah provinsi," ungkapnya.
Strategi intervensi berbasis lokal ini, lanjut Jokowi, bertujuan untuk membedakan penerapan kebijakan di suatu provinsi. Di mana, belum tentu seluruh kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan atau desa masuk ke wilayah rawan penularan tinggi alias zona merah.
"Misalnya ada 20 kabupaten dan kota tidak semua berada di posisi merah, sehingga penanganannya jangan digeneralisir. Di satu kota juga tidak semua kecamatan, desa merah semua, ada yang (zona) hijau ada yang (zona) kuning. Strategi berbeda-beda," terangnya.
"Strategi intervensi berskala lokal penting sekali untuk dilakukan baik itu manajemen intervensi di skala lokal dan komunitas. Sehingga jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, kabupaten dan kalau kita bekerja berbasiskan data, langkah-langkah intervensinya itu bisa berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah di lapangan," demikian Joko Widodo menambahkan.
