Anies Baswedan Akan Maksimalkan Denda Progresif Selama PSBB Jakarta

DKI Jakarta akan memaksimalkan penerapan sanksi progresif selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta dalam waktu 2 pekan ke depan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan sanksi progresif ini diberlakukan baik untuk pelanggar protokol kesehatan dan ketentuan PSBB perorangan ataupun badan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur 79/2020.

“Denda sekarang berjenjang (sanksi progresif), pelanggaran pertama, pelanggaran kedua, dendanya menjadi lebih tinggi,” ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta, Minggu (13/9).

Dia mencontohkan, denda bagi pelanggar yang tidak memakai masker sebesar Rp 250.000. Jika melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya, kata Anies, maka sanksinya naik satu kali lipat menjadi Rp 500.000 dan begitu seterusnya.

Denda serupa juga akan dikenakan pada pelaku usaha. Pelanggaran pertama, akan dikenakan sanksi penutupan 3x24 jam. Jika berulang, maka dikenakan denda administrasi sebesar Rp 50 juta.

Jika masih melakukan pelanggaran untuk ketika kalinya, denda naik menjadi Rp 100 juta dan pelanggaran yang keempat dendanya menjadi Rp 150 juta. Setelah itu, jika terlambat membayar denda dalam waktu 7 hari, maka izin usahanya akan dicabut.

“Kita akan mengintensifkan (sanksi progresif) di 2 pekan ke depan. Mudah-mudahan pekan-pekan berikutnya kondisinya bisa lebih baik sehingga kedisiplinan bisa terjamin,” ungkap Anies.

Lebih lanjut, Anies mengatakan sejauh ini sudah ditindak sebanyak 158.000 orang dan badan. Kemudian denda yang terkumpul sudah sebanyak Rp 4,333 miliar.

“Penegakan disiplin dilakukan bersama Polri, TNI, Satpol PP beserta dengan OPD yang sudah ditugaskan,” pungkas Anies.