Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno/Ist
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta pada Senin (14/9) besok mendapat dukungan dari DPP Partai Amanat Nasional (PAN).
Dukungan tersebut merujuk kepada tiga alasan penerapan PSBB total, yakni tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid-19, dan tingginya lonjakan kasus positif di Jakarta.
Ditambah, mobilitas warga akhir-akhir ini terus berkembang dan berpotensi menjadi sumber meningkatnya penyebaran Covid 19.
Meski demikian, Sekjen PAN, Eddy Soeparno menyarankan kepada Gubernur Anies untuk memberikan batasan khusus kepada usaha-usaha yang selama ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Apalagi lokasi pelaku usaha tersebut bebas dari klaster penyebaran Covid-19.
"Jika mereka ternyata lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan tersebut, tentu pelaku usaha ini juga pantas dihentikan kegiatannya selama PSBB berlangsung," ucap Eddy kepada wartawan, Minggu (13/9).
Tak hanya itu, ia juga meminta Pemprov DKI mencari titik keseimbangan dalam menerapkan kebijakan tersebut, yakni harus ada prioritas antara mendahulukan kesehatan dan menyelamatkan tenaga kerja yang akan kehilangan mata pencaharian.
"Misalnya jam kerja yang lebih pendek, menghadirkan pegawai yang lebih sedikit, meminimalisir jumlah pelanggan yang datang dan lain-lain," jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini.
Dengan demikian, jelasnya, penyebaran pandemi bisa terkontrol sekaligus pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Di sisi lain, ia menekankan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Dengan meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga berperan aktif dalam menurunkan angka penyebaran Covid- 19, sampai dengan ditemukannya vaksin dan obat virus mematikan tersebut.
