Menko Polhukam Mahfud MD/Net
Banyak kalangan memprediksi gelaran pemilihan kepala darah (Pilkada) Serentak 2020 akan jadi bom atom penyebaran virus corona baru (Covid-19).
Pasalnya akan banyak kerumunan saat pelaksanaan kampanye hingga pencoblosan sementara penegakan aturan protokol kesehatan hingga kini dinilai masih lemah.
Oleh karena itu banyak yang menyampaikan usulan agar pemerintah menunda ajang pemilihan kepala daerah tersebut sampai masalah penyebaran virus asal Cina itu bisa benar-benar tuntas.
Menanggapai hal itu, Menkopolhukam Mahfud MD berpandangan bila usulan tersebut akan menimbulkan krisis birokrasi yang sangat besar.
Menurutnya, jika Pilkada Serentak ditunda maka akan ada lebih dari 200 pemerintah daerah yang harus mengangkat Plt Bupati atau Walikota.
“Dimana ada negara yang seperti itu,†ujarnya dalam acara Webinar Kelompok Studi Demokrasi Indonesia yang bertema “
Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penangan Covid-19 di Indonesiaâ€, Sabtu (12/9) seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJabar.
Mahfud tak ingin pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya krisis birokrasi berkepanjangan mengingat hingga saat ini pemerintah belum bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 selesai.
“Jika menunggu Covid selesai kita tak tahu kapan selesainya,†ujarnya.
“Dulu pernah ada yang mengemukakan hitungan, katanya Mei, terus Agustus, terus September tapi kan malah terus meningkat,†lanjutnya.
Namun demikian Mahfud mengaku akan menampung usulan tersebut dan akan menyampaikannya kepada presiden.
