Daerah Penyangga Ibukota Diminta Ikuti PSBB Jakarta, Bima Arya: Pemerintah Bogor Enggak Cukup Mampu

Tuntutan bagi pemerintah daerah di wilayah penyangga ibukota untuk menyusul menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, masih dalam pertimbangan.

Salah satunya oleh Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, yang mengakui penerapan PSBB Jilid II di Kota Hujan masih tengah dipertimbangan secara matang. Pasalnya putusan soal PSBB terkait dengan ketersedian anggaran untuk mensubsidi biaya hidup masyarakat.

"Warga yang harus dirumahkan itu kita bantu ekonominya bagaimana? Pemerintah Bogor enggak cukup mampu, Provinsi dan lain-lain, komitmen enggak itu? Belum tentu," ujar Bima dalam diskusi virtual Smart FM dan Populi Center bertajuk 'PSBB Lagi?', Sabtu (12/9). 

Bima menegaskan, dalam pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah berlangsung selama 6 bulan ini, kontraksi ekonomi masyarakat belum seutuhnya pulih. Karena itu, pertimbangan terhadap ekonomi warga kelas menengah bawah menjadi poin penting yang diperhatikan pemerintah.

Untuk itu, Bima melihat penanganan Covid-19 yang mesti diambil pihaknya tidak bisa dengan penerapan PSBB Jilid II. Karena saat ini kondisi perekonomian warga sedang tertekan.

"Dalam kondisi warga seperti ini, tindakan melakukan penguncian atau PSBB secara ketat terhadap aktivitas ekonomi warga tanpa cukup resource dan logistik saya kira tidak pas," kata dia.

Oleh karena itu, Bima menyatakan belum bisa menyesuaikan keputusan Anies Baswedan untuk diikuti di kota-kota penyangga seberti Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi. Sebabnya, kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau finansial pemerintah Kota Bogor berbeda dengan ibukota Jakarta.

"Tidak harus begitu (PSBB), tapi harus dibicarakan sama-sama, Kota Bogor kondisinya bagaimana? Kebutuhannya berapa? Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berapa? Provinsi berapa? Ini perlu pendalaman sekali," demikian Bima Arya.