Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Rep

Politik

Arief Poyuono: Jangan-jangan PSBB Anies Untuk Menggulingkan Jokowi

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 | 14:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengambil keputusan menarik rem darurat atau kembali menerapkan penerapan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat atau PSBB total.

Keputusan tersebut memang cukup mengagetkan karena ibukota kembali ke PSBB ketat seperti awal pandemi Covid-19.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono curiga jangan-jangan PSBB Anies tersebut untuk menggulingkan Joko Widodo dari kursi Presiden.


"Saya curiga ini jangan-jangan PSBB ditetapkan ini untuk menggulingkan Jokowi," kata dia dalam bincang-bincang santai seperti dikutip dari akun Youtube Agama Akal TV, Sabtu (12/9).

Jelas Arief Poyuono, kembali ke PSBB ketat sama saja mau mematikan perekonomian Indonesia. Seperti diketahui, Jokowi dan kabinetnya sudah berupaya sekuat tenaga memperbaiki ekonomi setelah minus 5,32 persen pada kuartal II.

"Saya takut ini (PSBB) ada agenda politik, terutama untuk melakukan delegitimasi pemerintahan Jokowi dari sektor ekonomi," sebutnya.

Namun, Arief Poyuono yakin, usaha menghalang-halangi Jokowi untuk memperbaiki ekonomi tidak akan berhasil. Selain PSBB, menurutnya, ada juga musuh-musuh Jokowi yang menyumpahin ekonomi resisi, mulai dari oposisi hingga menterinya sendiri.

"Tetap saja enggak berhasil. Bahwa di kuartal III ini perekonomian akan tetap tumbuh, walaupun tumbuhnya minus," terangnya.

Jelas dia, tidak bisa dikatakan sebuah negara mengalami resisi kalau ada pertumbuhan. Meski pada dua kuartal berturut-turut terjadi minus.

"Teori pertumbuhan ekonomi yang mengatakan sebuah negara mengalami resesi ekonomi adalah kalau pertumbuhan ekonominya dua kuartal mengalami minus. Pertanyaannya, kalau pertama minus 5,32 persen, terus besok di kuartal III minus 2 turun, apa naik? Ada pertumbuhan ekonomi," tutur Arief Poyuono.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan, hal itu tidak bisa disebut resesi. "Kecuali dari 5,32 persen ke 7 persen, baru itu kita sebut resesi," lanjut Arief Poyuono.

"Nah, makanya penerapan PSBB total oleh Anies ini bisa menjadi sebuah efek terhadap konflik politik, krisis politik, krisis sosial," tutup Arief Poyuono menambahkan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya