Berita

Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Erwin Aksa/Rep

Nusantara

Erwin Aksa: Pemerintah Jangan Cekik Jumlah Sampel Corona Yang Masuk Ke Lab!

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 | 11:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Angka kasus positif Covid-19 di dalam negeri yang sudah mencapai 210.940 orang terinfeksi kembali diragukan kebenaranya.

Pasalnya, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Erwin Aksa menemukan daerah yang menyumbat pengiriman sampel tes Covid-19 ke laboratorium jejaring yang disediakan.

"Contoh di Sulawesi Selatan. Kepala daerahnya disini agak ngawur ya, yang namanya sampel covid enggak dibawa ke lab," ujar Erwin dalam diskusi virtual Smart FM bertajuk 'PSBB Lagi?', Sabtu (12/9).


Erwin mengaku sudah melakukan protes berkali-kali ke Pemprov Sulawesi Selatan. Utamanya setelah mendapati tumpang tindih jumlah laboratorium yang lebih banyak dari jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19.

"Saya sudah protes berkali-kali. Kenapa lab di Makassar jumlahnya besar sampel covidnya kecil masuk kesana. Ternyata disumbat di sana, di ujungnya, sehingga orang tidak dilakukan kontak tracing (pelacakan)," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk bersikap jujur dalam penganganan Covid-19, dengan maksud memaparkan data-data yang sebenarnya alias sesuai fakta yang ada.

"Dan ingat, pemerintah harus menyampaikan fakta apa adanya, jangan ditutup-tutupi. Jangan sampel-sampel covid itu kecil masuk ke lab-lab pemerintah dan lab lain-lain," harapnya.

"Karena kalau dicekik yang namnya sampel enggak masuk ke lab karena ketakutan gubernur angka covidnya membengkak, pada saat rapat dengan pemerintah pusat, rapat koordinasi, kemudian angka covidnya tinggi, itu malu buat para gubernur. Jadi saya berharap para gubernur juga terbuka, transparan sampaikan fakta kepada masyarakat," demikian Erwin Aksa.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya