Direktur Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf/Net
Wacana permainan Cukong di dalam proses pemilihan umum yang telah diungkap Ekonom Senior Rizal Ramli turut diperkuat dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhulam) Mahfud MD.
Mahfud bahkan menyebut para calon pemimpin yang mengikuti Pemilu, khususnya Pilkada, sebanyak 95 persen dibiayai oleh cukong.
Pernyataan Mahfud inilah yang membuat Direktur Indonesia Future Studies (Infus) menyampaikan pansangannya terhadap fakta yang telah lama terjadi di proses demokasi Indonesia ini.
"Pernyataan Mahfud MD tersebut substansinya juga pernah dikemukakan RR," ujar Gde Siriana Yusuf kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/9).
Dari pernyataan Mahfud tersebut, aktivis Bandung Intiative itu menilai Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar 9 Desember nanti tidak memiliki urgensivitas.
Pasalnya, jika Pilkada yang dilaksanakan di 270 daerah ini menelurkan para pemimpin yang dikangkangi para cukong pastilah fokus pemerintah untuk menangani pandemi global corona sulit diimplementasikan.
"Ini memberikan gambaran pada masyarakat bahwa setelah Pilkada, di mana daerah membutuhkan pemerintahan daerah yang fokus membangun kembali ekonomi terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah yang porak poranda selama pandemi menjadi jauh dari harapan," kata Gde Siriana.
"Potensi kepala daerah terpilih akan cenderung memperhatikan kepentingan usaha cukongnya sangat besar dari pada membantu sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah)," sambungnya.
Oleh karena itu, dalam proses penyusunan ulang atau revisi UU Pilkada harus mempertimbangkan proses pemilihan yang lebih jujur, adil dan luber, yang masyarakat daerah bisa melihat proses rekrutmen calon pemimpin mulai dari input-proses-output.
"Jika inputnya saja sudah busuk, maka outputnya atau kepala daerah yang terpilih juga busuk. Sebab, tesis Mahfud MD dan Rizal Ramli ini (mengenai cukong) juga bisa menjelaskan mengapa banyak kepala daerah terpilih tidak punya program-program yang inovatif dan kreatif dalam meningkatkan PAD (Pemdapatan Asli Daerah)," tandasnya.
"Ini karena mereka hanya mengandalkan perizinan-perizinan sebagai cara tercepat mengembalikan investasi politik para cukong. Jadi sebaiknya pilkada 2020 ditunda karena alasan masih pandemi dan dibenahi dulu UU nya, agar kualitas demokrasi dalam Pilkada lebih optimal," demikian Gde Siriana Yusuf.
