Berita

Ketua DPP PDIP Puan Maharani/Net

Politik

Pengamat: Pernyataan Puan Soal Pancasila Dan Sumbar Adalah Otokritik Pada Banyaknya Politik Identitas

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 | 23:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang Pancasila dan Sumatera Barat harus diartikan sebagai otokritik yang ahrus disikapi dengan lapang dada. 

Direktur Populi Center Usep S. Akhyar mengatakan, yang menjadi objek otokritik Puan adalah meningkatnya isu-isu identitas yang membelah masyarakat di momen hajatan politik seperti pilpres maupun pilkada.

Menurutnya, politik identitas telah terbukti melahirkan polarisasi yang tajam di masyarakat.


"Yang juga harus dilihat adalah pernyataan Puan itu adalah sebuah kritik untuk kita semua bahwa meningkatnya tren politik identitas itu benar adanya. Jadi kritik ini harusnya bisa menjadi perbaikan," kata Usep, Kamis (10/9).

Sebagai kritik, Usep menilai pernyataan Puan tentu disampaikan berdasarkan fakta dan data. Namun, Usep menggarisbawahi bahwa komunikasi Puan tersebut disampaikan di waktu yang tidak tepat.

"Itu kan kritik ya. Puan juga bicara bukan tanpa dasar. Tapi memang komunikasinya yang kurang tepat. Iya ada tokoh seperti Hatta, Agus Salim dan M Yamin, tapi itu dulu. Bahwa bicara kondisi hari ini, pernyataan Puan mungkin ada benarnya," kata Usep.

Karenanya, Usep mendorong agar semua pihak bisa saling mengintropeksi diri dari persitiwa ini dan menyelesaikan seluruh persoalan dengan mengedepankan dialog.

"Masing-masing pihak sebenarnya bisa melakukan perbaikan dari situ. Sementara Puan dari sisi komunikasi harus diperbaiki. Kalau di sana dibilang kurang pancasilais, mungkin ada kegagalan pemimpin dalam membumikan Pancasila di daerah-daerah dan akarnya bisa jadi ketimpangan," jelasnya.

"Itu yang juga harus diperbaiki oleh pemimpin. Jadi ini kritik untuk kita semua baik pemimpin di daerah maupun pemimpin di pusat," demikian Usep. 

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya