Sudah enam bulan lebih pandemi Covid-19 mengganggu semua sendi kehidupan masyarakat. Namun, tanda-tanda penyebaran virus ini bisa dikendalikan belum juga tampak.
Pasalnya kasus positif Covid-19 di berbagai daerah terus bertambah dan sudah berada di angka 200 ribu. Jika kondisi seperti terus berlangsung dikhawatirkan potensi krisis kesehatan semakin besar dan ancamannya terhadap geliat sektor lain terutama ekonomi akan semakin nyata.
Untuk menghindari kondisi ini terjadi, sudah saatnya semua kebijakan pelonggaran dievaluasi kembali dan semua kebijakan negara fokus kepada sektor kesehatan.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, salah satu hal yang cukup mengkhawatirkan dari terus menanjaknya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia adalah tidak dibarengi dengan jumlah tes terutama dengan metode polymerase chain reaction (PCR) sesuai standar minimal yang disyaratkan WHO yaitu 1.000 tes per 1 juta penduduk per pekan.
Saat ini, baru Jakarta (lebih 4 kali lipat) dan beberapa provinsi lain yang sudah memenuhi standar WHO. Sementara masih banyak daerah di Indonesia jumlah tesnya belum memenuhi standar WHO.
Padahal tes massal disertai pelacakan (tracing) dan tindakan medis (treatment) atau sering disebut 3T menjadi urutan atau langkah yang harus ditempuh jika ingin mengendalikan penyebaran virus di sebuah wilayah.
"Setelah enam bulan ini, menjadikan kesehatan dan keselamatan sebagai fokus dalam penanganan Covid-19 idealnya sudah dalam tataran aksi. Salah satu parameternya kapasitas tes kita secara nasional minimal sudah memenuhi target WHO. Melihat kasus positif yang terus bertambah, kita tidak ada pilihan lain selain 'mundur' selangkah untuk mengevaluasi kembali berbagai kebijakan pelonggaran kegiatan dan pergerakan orang yang diterapkan saat ini," ujar Fahira Idris, Kamis (10/9).
Menurut Fahira, pengetatan kembali berbagai sektor dan pergerakan orang yang selama ini sudah dilonggarkan memang berkonsekuensi membuat produktivitas kita sebagai sebuah bangsa akan menurun atau mundur.
Namun, konsekuensi ini harus ditempuh pemerintah jika memang berkomitmen menjadikan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai fokus utama dalam penanganan pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama 6 bulan lebih.
Oleh karena itulah, agar kemunduran di sektor ekonomi bisa tetap dikendalikan, pemerintah harus lebih cermat dan komprehensif menyusun strategi ekonomi terutama dalam menyalurkan stimulus ekonomi. Kunci dari stimulus ekonomi sebagai strategi memperkecil potensi terjadinya krisis ekonomi adalah tidak berbelit, cepat, dan tepat sasaran.
"Mau, tidak mau. Suka, tidak suka, fokus kepada sektor kesehatan untuk mengendalikan pandemi ini akan membuat sektor lain di luar kesehatan terutama ekonomi akan mundur selangkah. Namun percayalah, walau di sektor ekonomi kita mundur selangkah, tetapi ini adalah strategi agar 'kuda-kuda' ekonomi kita kuat sehingga mampu melompat dua langkah ke depan. Selama pandemi ini tidak bisa dikendalikan, maka selama itu juga ekonomi kita akan terganggu," tukas Senator Jakarta ini.
