Salahkan AS Atas Militerisasi Di Laut China Selatan, Menlu Wang Yi Ajak ASEAN Rampungkan Kode Etik

Ketegangan Laut China Selatan (LCS) terus meningkat dengan kehadiran dua kekuatan dunia besar, China dan Amerika Serikat (AS). Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena keduanya memicu militerisasi kawasan tersebut.

Namun, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi mengatakan, Amerika Serikat (AS) lah yang menjadi penyebab dilakukannya militerisasi di Laut China Selatan. Ia menuding Washington melakukan campur tangan secara langsung di Laut China Selatan karena kepentingan politiknya.

"Itu menjadi pendorong militerisasi terbesar di kawasan," ujar Wang dalam konferensi video ketika menghadiri pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada Rabu (9/9), melansir Reuters.

"Perdamaian dan stabilitas adalah kepentingan strategis terbesar China di Laut China Selatan. Ini juga merupakan aspirasi strategis bersama China dan negara-negara ASEAN," sambungnya.

Wang menekankan, Beijing bersedia untuk berkomunikasi dan berdialog dengan Washington untuk mencapai kerja sama.

Perseteruan antara China dan AS di Laut China Selatan bukan hanya dilakukan dengan militer.

Bulan lalu, Washington memasukkan 24 perusahaan China ke dalam daftar hitam karena dianggap berperan dalam membangun kontruksi militer di Laut China Selatan. Itu merupakan sanksi pertama AS kepada China atas Laut China Selatan.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Wang Yi juga menyerukan diselesaikannya kode etik (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan dengan ASEAN untuk meredam ketegangan.

"China harus menyelesaikan kode etik dengan negara-negara ASEAN secepat mungkin untuk menciptakan seperangkat aturan yang mencerminkan karakteristik kawasan itu," ujarnya.

Selama ini, China telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang bertentangan dengan Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam di ASEAN.

CoC sendiri sudah lama dibahas. Pada 2002, China dan ASEAN menyepakati Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Namun, Beijing dengan cepat membangun pulau-pulau buatan dengan infrastruktur militer yang menciptakan ketegangan di kawasan.