Berita

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi/Net

Dunia

Salahkan AS Atas Militerisasi Di Laut China Selatan, Menlu Wang Yi Ajak ASEAN Rampungkan Kode Etik

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 | 08:10 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ketegangan Laut China Selatan (LCS) terus meningkat dengan kehadiran dua kekuatan dunia besar, China dan Amerika Serikat (AS). Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena keduanya memicu militerisasi kawasan tersebut.

Namun, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi mengatakan, Amerika Serikat (AS) lah yang menjadi penyebab dilakukannya militerisasi di Laut China Selatan. Ia menuding Washington melakukan campur tangan secara langsung di Laut China Selatan karena kepentingan politiknya.

"Itu menjadi pendorong militerisasi terbesar di kawasan," ujar Wang dalam konferensi video ketika menghadiri pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada Rabu (9/9), melansir Reuters.

"Perdamaian dan stabilitas adalah kepentingan strategis terbesar China di Laut China Selatan. Ini juga merupakan aspirasi strategis bersama China dan negara-negara ASEAN," sambungnya.

Wang menekankan, Beijing bersedia untuk berkomunikasi dan berdialog dengan Washington untuk mencapai kerja sama.

Perseteruan antara China dan AS di Laut China Selatan bukan hanya dilakukan dengan militer.

Bulan lalu, Washington memasukkan 24 perusahaan China ke dalam daftar hitam karena dianggap berperan dalam membangun kontruksi militer di Laut China Selatan. Itu merupakan sanksi pertama AS kepada China atas Laut China Selatan.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Wang Yi juga menyerukan diselesaikannya kode etik (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan dengan ASEAN untuk meredam ketegangan.

"China harus menyelesaikan kode etik dengan negara-negara ASEAN secepat mungkin untuk menciptakan seperangkat aturan yang mencerminkan karakteristik kawasan itu," ujarnya.

Selama ini, China telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang bertentangan dengan Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam di ASEAN.

CoC sendiri sudah lama dibahas. Pada 2002, China dan ASEAN menyepakati Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Namun, Beijing dengan cepat membangun pulau-pulau buatan dengan infrastruktur militer yang menciptakan ketegangan di kawasan.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Lanal Banten dan Stakeholder Berjibaku Padamkan Api di Kapal MT. Gebang

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:55

Indonesia Tetapkan 5,5 Juta Hektare Kawasan Konservasi untuk Habitat Penyu

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:41

Kepercayaan Global Terus Meningkat pada Dunia Pelayaran Indonesia

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:27

TNI AU Distribusikan Bantuan Korban Banjir di Sulsel Pakai Helikopter

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:05

Taruna Jadi Korban Kekerasan, Alumni Minta Ketua STIP Mundur

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:42

Gerindra Minta Jangan Adu Domba Relawan dan TKN

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:19

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Jadi Lokasi Mesum, Satpol PP Bangun Posko Keamanan di RTH Tubagus Angke

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:24

Perbenihan Nasional Ikan Nila Diperluas untuk Datangkan Cuan

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:59

Komandan KRI Diponegoro-365 Sowan ke Pimpinan AL Cyprus

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:52

Selengkapnya